Kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Properti (FLPP) kurang, apa kata pengusaha?

Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Noverius Laoli

Ketiga, adalah optimalisasi peranan BPJS Ketenagakerjaan dan SMF untuk perumahan, mengingat penyalurannya masih sedikit. BPJS Ketenagakerjaan perlu ada titik temu di Kementerian Ketenagakerjaan untuk tingkat bunga optimal.

Sementara SMF dapat ditingkatkan peranannya secara besar untuk pembiayaan perumahan rakyat. Fleksibilitas SMF dianggap pelru ditingkatkan dalam mendapatkan dan menyalurkan pendanaan.

Baca Juga: Bidik pertumbuhan kredit 10%, Bank BTN kejar penyaluran KPR untuk 230.000 unit

Usul selanjutnya adalah merelokasi sebagian APBN 2020 untuk subsidi LPG yang dianggap tidak tepat sasaran. "Banyak subsidi-subsidi pemerintah yang harus dievaluasi, migas dan sebagainya yang memang tidak tepat sasaran. Alangkah baiknya digeser untuk subsidi perumahan," tutur Setyo.

Tak hanya itu, Ketua Umum Real EState Indonesia (REI) Totok Lusida juga mengusulkan agar pengkategorian konsumen menjadi 2 bagian, dimana yang berpenghasilan kurang dari Rp 4 juta disalurkan anggaran Rp 1 triliun dengan bunga 5% selama 20 tahun sehingga dapat mencakup 8.888 unit rumah.

Baca Juga: Berikut tiga saham yang terkena suspen BEI sepanjang pekan ini

Sementara, untuk konsumen berpenghasilan antara Rp 4 juta sampai Rp 5 juta disalurkan anggaran sebesar Rp 10 triliun dengan bunga 8% selama 20 tahun sehingga bisa mencakup 141.300 unit rumah. Dengan begitu, Rp 11 triliun dapat mencakup hingga 150.188 unit rumah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News