Sumber: Kompas.com | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Yorrys Raweyai, mendorong Fraksi Golkar di DPR untuk menggulirkan penggunaan hak angket terkait PT Lapindo Brantas. Seruan Yorrys itu muncul karena ia menganggap kubu Aburizal Bakrie terus memengaruhi fraksi-fraksi lain di DPR untuk menggunakan hak angket terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yang mengakui kepengurusan Golkar pimpinan Agung Laksono.
"Kalau angket (terhadap Menkumham) mau dipaksakan, tidak pada tempatnya. Kita upayakan besok kita galang angket soal Lapindo, angket pajak, dan pertambangan," kata Yorrys saat menemui Wakil Ketua MPR Mahyudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3).
Yorrys menuturkan, DPP Partai Golkar bisa menginstruksikan fraksinya di DPR untuk memperjuangkan penggunaan hak angket terkait Lapindo. Sikap ini diambil karena pengurus Golkar yang dipimpin oleh Agung jengah terhadap usulan hak angket untuk Menkumham yang disuarakan kubu Aburizal. Angket atas Lapindo ini sekaligus untuk mencerminkan semangat pemberantasan korupsi.
Yorrys setuju dengan langkah pemerintah mengucurkan dana untuk menanggulangi bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo. Namun, ia merasa perlu ada pertanggungjawaban yang jelas sehingga bantuan pemerintah tidak memberi keuntungan sepihak untuk pengusaha penanggung jawab PT Lapindo Brantas milik Aburizal Bakrie.
"Bahwa dana yang diberikan persoalan kemanusiaan ke Lapindo kami setuju, tapi apakah rakyat terselamatkan? Apakah pengusahanya menikmati itu?" kata Yorrys. (Indra Akuntono)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
