Close | x
kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.238
  • SUN95,68 0,05%
  • EMAS669.500 0,53%
  • RD.SAHAM 0.04%
  • RD.CAMPURAN 0.21%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.04%

KPU kantongi sikap terkait putusan Bawaslu soal OSO

Kamis, 10 Januari 2019 / 17:22 WIB

KPU kantongi sikap terkait putusan Bawaslu soal OSO
ILUSTRASI. PENYULUHAN PERATURAN KPU

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah punya sikap terkait putusan Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) atas kasus pencalonan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 

"Pleno udah selesai semalam. Tapi prinsipnya kami sudah punya sikap," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi saat ditemui di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (10/1). 


Sikap KPU diambil melalui rapat pleno yang digelar Rabu (9/1) malam. Meski begitu, Pramono belum mau menyampaikan sikap tersebut karena masih menunggu salinan putusan Bawaslu. Selain itu, KPU diberi waktu tiga hari sejak dibacakannya putusan untuk mengambil sikap. 

Menurut Pramono, KPU masih membuka peluang untuk berdiskusi dengan pihak lain, untuk menindaklanjuti putusan Bawaslu. Sebab, putusan KPU dalam hal ini sangat penting. "Ya ini kan putusan sangat penting. Sehingga ini bukan saja sikap KPU tapi bisa jadi ini kami nanti mendengar pandangan beberapa pihak," ujar Pramono.

Diberitakan, KPU dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran administrasi. Pelapor adalah Dodi Abdul Kadir, yang juga Kuasa Hukum OSO. Kepada Bawaslu, ia mengadukan surat KPU yang memerintahkan OSO mundur dari jabatan ketua umum Partai Hanura. OSO diminta mundur dari kepengurusan partai hingga hingga Jumat (21/12). 

Surat ini dijadikan syarat pencalonan diri yang bersangkutan sebagai anggota DPD Pemilu 2019. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, OSO tak juga menyerahkan surat pengunduran diri. Oleh karenanya, KPU memutuskan untuk tak memasukan yang bersangkutan ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD. 

Atas keputusan tersebut, pelapor menilai, KPU telah melakukan pelanggaran administrasi. KPU mengklaim, sikap mereka atas OSO didasarkan pada putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yang melarang ketua umum partai politik rangkap jabatan sebagai anggota DPD. 

Bawaslu kemudian memerintahkan KPU untuk memasukkan OSO dalam daftar calon anggota DPD dalam Pemilu 2019. Namun, dalam putusan Bawaslu, OSO tetap harus mundur sebagai pengurus Partai Hanura jika kembali lolos sebagai anggota DPD periode 2019-2024. (Fitria Chusna Farisa)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPU Sudah Kantongi Sikap Terkait Putusan Bawaslu soal OSO"


Reporter: kompas.com
Editor: Yoyok
Video Pilihan

TERBARU
Rumah Pemilu
Rumah Pemilu
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2019 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0007 || diagnostic_api_kanan = 0.0398 || diagnostic_web = 0.3741

Close [X]
×