KPPU: 32 perusahaan lakukan kartel daging sapi

Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Yudho Winarto

JAKARTA. Sebanyak 32 perusahaan penggemukan sapi ditetapkan telah bersengkokol untuk mempengaruhi harga pasokan (kartel) daging sapi di Jabaodetabek oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Majelis komisi yang diketuai Chandra Setiawan dalam sidang putusan, Jumat (22/4) menyatakan, 32 perusahaan itu telah melanggar pasal 11 dan pasal 19 huruf c Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

"Putusan tersebut berdasar fakta yang telah kami himpun baik dari data investigator, jawaban para terlapor, keterangan saksi," ungkap dia saat persidangan.

Berdasarkan informasi, dalam pasal 11 UU tersebut menjelaskan, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Sedangkan pada pasal 19 huruf c menyebutkan, pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan.

Adapun dalam proses pemeriksaan, lanjut Chandra, ditemukan fakta-fakta tentang kesepakatan yang dilakukan dengan difasilitasi Apfindo dengan melalui rangkaian pertemuan. "Yang pada akhirnya, menunjukkan kesamaan tindakan yang dilakukan oleh para terlapor," ungkapnya.

Hal itu direfleksikan dengan adanya rescheduling sales gang dikatergorikan sebagai penahanan pasokan sapi impor di Jabodetabek. Serta pengaturan pemasaran yang berdampak pada kenaikan harga yang tidak wajar yang merugikan kepentingan umum.

Sehingga majelis komisi berpendapat tindakan penahanan pasokan dilakukan para terlapor secara seragam dengan cara tidak merealisasikan jumlah kuota impor sapi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Menanggapi hal itu Ketua KPPU Syarkawi Rauf menghormati putusan majelis komisi. "Dengan adanya putusan ini semoga rencana pemerintah untuk swasembada sapi bisa terealisasi," ungkap dia.

Ia juga berharap dengan adanya denda yang dikenakan dalam perkara ini dapat membuat jera para pelaku agar tak melakukan kartel. Sekadar informasi dalam perkara ini, selain ditetapkan kartel majelis komisi juga mengenakan denda terhadap para terlapor.

"Denda paling besar dikenakan pada PT Tanjung Unggul Mandiri karena ia merupakan perusahaan dengan porsi impor paling besar yakni 12,2% dari total kuota," ungkap dia. Adapun untuk menjatuhkan denda ini KPPU menghitungnya sejak periode kartel dengan persentase 30% dari keuntungan yang tak wajar lantaran kartel.

Berikut data denda per perusahaan:

PT Andini Karya Makmur Rp 1,94 miliar

PT Andini Persada Sejahtera Rp 1,22 miliar

PT Agro Giri Perkasa Rp 4,05 miliar

PT Agrisatwa Jaya Kencana Rp 6,46 miliar

PT Andini Agri Loka Rp 1,47 miliar

PT Austasia Stockfeed Rp 8,82 miliar

PT Bina Mentari Tunggal Rp 2,85 miliar

PT Citra Agro Buana Rp 3,83 miliar

PT Elders Indonesia Rp 2,13 miliar

PT Fortuna Megah Perkasa Rp 856,80 juta

PT Great Giant Livestock Rp 9,33 miliar