KPK Sebut Tak Koordinasi dengan Istana Soal OTT Wamenaker Noel

Jumat, 22 Agustus 2025 / 17:14 WIB

ILUSTRASI. Ketua KPK Setyo Budiyanto ANTARA FOTO/Fauzan/tom. Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan,OTT yang dilakukan pihaknya terhadap Immanuel Ebenezer tidaklah berkoordinasi dengan Istana.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), pada Jumat (22/8/2025).

Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan, operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pihaknya terhadap Immanuel Ebenezer tidaklah berkoordinasi dengan Istana.

"Untuk tadi pertanyaan berikutnya ya, untuk (koordinasi) ke Istana apa segala macam, tidak ada," ujar Setyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

“Jadi tidak ada kami melakukan koordinasi dalam proses pelaksanaan dan kegiatan ini pastinya, karena sifatnya adalah tindakan penyelidikan ya, semuanya silent dilakukan secara tertutup," sambungnya.

Immanuel Ebenezer selaku Wamenaker menjadi salah satu dari 11 orang tersangka kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

"KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka, yakni IBM, kemudian GAH, SB, AK, IEG (Immanuel Ebenezer Gerungan), FRZ, HS, SKP, SUP, TEM, dan MM," ujar Setyo.

KPK pun mengungkap, tarif sertifikasi K3 seharusnya sebesar Rp 275.000. Namun fakta di lapangan, menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus merogoh hingga Rp 6 juta karena ada tindak pidana pemerasan.

"Adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih tersebut," ujar Setyo.

Atas perbuatannya, para Tersangka dipersangkakan Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Prabowo Dapat Laporan

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut telah mendapatkan laporan soal Wamenaker Immanuel Ebenezer yang terjaring OTT oleh KPK.

Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi persnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Bapak Presiden sudah mendapatkan laporan (soal OTT Immanuel Ebenezer)," ujar Prasetyo, Kamis (21/8/2025).

Prabowo, kata Prasetyo, mempersilakan KPK untuk melanjutkan proses hukum terhadap Immanuel anggota Kabinet Merah Putihnya itu.

Pemerintah juga menyampaikan keprihatinannya terhadap operasi tangkap tangan yang menjaring Immanuel Ebenezer.

Prasetyo mengingatkan bahwa Prabowo sudah berkali-kali mengingatkan anak buahnya untuk terus berhati-hati dalam mengemban jabatan.

"Semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada kita semua dan oleh karena itulah kami menyatakan keprihatinan yang mendalam," ujar Prasetyo.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Tak Koordinasi dengan Istana soal OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2025/08/22/16590821/kpk-tak-koordinasi-dengan-istana-soal-ott-wamenaker-immanuel-ebenezer.