kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.920.000   30.000   1,04%
  • USD/IDR 16.900   45,00   0,27%
  • IDX 7.935   -168,62   -2,08%
  • KOMPAS100 1.117   -23,38   -2,05%
  • LQ45 816   -13,78   -1,66%
  • ISSI 278   -6,99   -2,45%
  • IDX30 426   -6,36   -1,47%
  • IDXHIDIV20 515   -6,10   -1,17%
  • IDX80 125   -2,26   -1,78%
  • IDXV30 139   -2,98   -2,10%
  • IDXQ30 139   -1,10   -0,79%

KPK: Praperadilan Suryadharma keliru dan tak benar


Selasa, 31 Maret 2015 / 17:54 WIB
KPK: Praperadilan Suryadharma keliru dan tak benar
ILUSTRASI. Supaya tidak tumbang, kenali berbagai penyakit yang bisa muncul saat cuaca panas berlebih dan simak cara mengantisipasinya!


Reporter: Jane Aprilyani | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, permohonan praperadilan yang diajukan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali, tidak benar dan keliru. Hari ini, Selasa (31/3), KPK menghadapi sidang perdana praperadilan Suryadharma di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

"Termohon (KPK) memohon kepada hakim pemeriksa perkara a quo, agar pengadilan tidak dapat menerima permohonan praperadilan dari pemohon (Suryadharma)," kata Chatarina Girsang, Kepala Biro Hukum KPK membacakan berkas tanggapannya. 

Suryadharma Ali menggugat status tersangka yang disematkan KPK atas dugaan penyalahgunaan dana dan fasilitas haji di Kementerian Agama. Hakim Tati Hardianti memimpin gelar perkara dalam sidang ini. 

Dalam sidang ini, tim kuasa hukum Suryadharma juga membacakan tuntutan ganti rugi terhadap KPK sebesar Rp 1 triliun. 

Dalam berkas tanggapannya, KPK mengatakan, tersangka hanya bisa meminta ganti rugi kalau penyidikan atau penuntutan ternyata dihentikan. "Atau ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili," ungkap Chatarina.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×