kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.455.000   12.000   0,83%
  • USD/IDR 15.155   87,00   0,57%
  • IDX 7.743   -162,39   -2,05%
  • KOMPAS100 1.193   -15,01   -1,24%
  • LQ45 973   -6,48   -0,66%
  • ISSI 227   -2,76   -1,20%
  • IDX30 497   -3,22   -0,64%
  • IDXHIDIV20 600   -2,04   -0,34%
  • IDX80 136   -0,80   -0,58%
  • IDXV30 141   0,18   0,13%
  • IDXQ30 166   -0,60   -0,36%

KPK pesimistis pemilu tahun ini lebih baik


Rabu, 19 Maret 2014 / 22:31 WIB
KPK pesimistis pemilu tahun ini lebih baik
ILUSTRASI.


Sumber: Kompas.com | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pesimistis pemilihan umum (Pemilu) 2014 berjalan lebih baik dibandingkan pemilu sebelumnya. Ada empat faktor yang menjadi dasar KPK menilai demikian.

"Kami tidak optimis hasil pemilu mendatang lebih baik karena empat faktor," kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dalam diskusi bertema "Pemilu Berintegritas Momentum Menuju Pemimpin yang Pro Pemberantasan Korupsi", di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (19/3/2014).

Adnan mengatakan, faktor pertama adalah sikap partai politik yang tidak melakukan tes integritas kepada calon yang diusungnya dalam Pemilu nanti. Kedua, KPK menilai calon-calon tersebut tidak memiliki visi dan misi karena yang disampaikan calon dalam kampanye adalah visi/misi partainya.

Ketiga, KPK menilai Badan Kehormatan DPR tidak berfungsi dengan baik sehingga terjadi saling menyandera antarparpol di parlemen. Keempat, kata Adnan, parpol tidak membangun sistem pengaduan masyarakat selama ini.

"Hal ini yang membuat kita prihatin terhadap pemilu kali ini, maka KPK mengkampanyekan tagline pilih yang jujur," ujar Adnan.

Dia juga mengatakan, hasil survei yang dilakukan KPK tahun lalu menemukan, sebagian besar responden memilih seorang calon karena melihat perilaku dan karakter calon tersebut. Hanya sedikit responden yang memilih dengan melihat rekam jejak sang calon. Padahal, menurut konsep KPK, rekam jejak adalah hal yang paling penting untuk mendeteksi potensi korupsi yang mungkin dilakukan seseorang.

"Ada dua konsep yaitu rekam jejak pro pemberantasan korupsi, kedua jelas harta dan profil," sambung Adnan.

Dia lantas menduga masyarakat cenderung tidak memperhatikan rekam jejak karena menganggap masa lalu seorang calon bukanlah suatu hal yang penting. Mungkin, menurut Adnan, penilaian ini yang melatarbelakangi adanya calon yang terpilih sebagai kepala daerah meskipun dia berstatus tersangka kasus dugaan korupsi. (Icha Rastika)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×