kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   -13.000   -0,85%
  • USD/IDR 16.200   0,00   0,00%
  • IDX 7.066   -30,70   -0,43%
  • KOMPAS100 1.055   -6,75   -0,64%
  • LQ45 830   -5,26   -0,63%
  • ISSI 215   0,27   0,12%
  • IDX30 424   -2,36   -0,55%
  • IDXHIDIV20 513   -0,30   -0,06%
  • IDX80 120   -0,79   -0,65%
  • IDXV30 124   -1,30   -1,04%
  • IDXQ30 142   -0,32   -0,23%

KPK belum kaji dugaan korupsi pengadaan Alutsista


Kamis, 28 Agustus 2014 / 23:14 WIB
KPK belum kaji dugaan korupsi pengadaan Alutsista
ILUSTRASI. Inilah Cara Menggunakan VPN di HP dengan Mudah


Sumber: TribunNews.com | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku belum mengkaji indikasi dan potensi korupsi dalam pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista). Pasalnya, pengadaan alutsista selama ini sangat tertutup.

"Belum ada jadwal, tapi itu penting juga. Sudah kami diskusikan," kata Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas di KPK, Jakarta, Kamis (28/8).

Indikasi soal dugaan korupsi dalam pengadaan alutsista kerap muncul. Salah satunya saat pembelian pesawat Sukhoi dan tank Leopard. Tak pelak, DPR dan pemerintah selalu beradu argumen soal transparansi pembelian alat-alat tersebut.

Masalah pengadaan Sukhoi ini, disinggung Busyro sebagai salah satu contoh. "Isu pembelian alat sukhoi, isu itu kan bagaimana pemerintah itu harus dihargai, dilacak, kalau memang enggak ada (masalah) ya declare, clean and clear, tapi kalau ada ya diusut," ujarnya.

Karena itu, pencegahan korupsi di sektor pertahanan menjadi penting. Sebab, lanjut Busyro, TNI selaku pengguna alutsista akan tergerus dalam mempertahankan kedaulatan jika terjadi demoralisasi di internal TNI.

"Karena itu, transparansi untuk pengadaan alutsista dan yang lain-lain itu menjadi kewajiban elit TNI dan pemerintah sekarang ini," imbuhnya.  (Edwin Firdaus)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×