Reporter: Noverius Laoli | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan pemotongan atau pembatalan anggaran militer sebesar Rp 27 triliun dari total anggaran yang diajukan sebanyak Rp 150 triliun tidak mempengaruhi pembangunan pertahanan militer Indonesia. Pasalnya, anggaran militer itu digunakan secara efisien dan tepat sasaran.
Purnomo menjelaskan awalnya pihaknya menghitung butuh dana sebesar Rp 100 triliun untuk membangun kekuatan pertahanan Indonesia. Namun setelah dilakukan perhitungan lagi maka pihaknya kembali mengajukan dana tambahan sebesar Rp 50 triliun. Maka total dana yang dibutuhkan untuk pembangunan kekuatan pertahanan sebesar Rp 150 triliun.
"Jadi tambahan Rp 50 triliun itu diberikan kepada kita dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) 35/2010, artinya total dana pembangunan kekuatan pertahanan Rp 150 triliun," ujarnya, Kamis (27/2).
Namun setelah membeli peralatan pembangunan alutsista, ada perubahan. Ia mengambil contoh waktu membeli F 16. Awalnya, dianggarkan hanya bisa membeli 6 pesawat tempur tersebut. Ternyata, faktanya bisa membeli sebanyak 24 buah pesawat tempur F 16. Meskipun pesawat itu second hand, tapi pemerintah Indonesia mengupgradenya sehingga lebih bagus lagi dan bisa terbang. "Kita tingkatkan menjadi block 52, nah itu sudah menolong anggaran kita," tandasnya.
Demikian juga dengan pesawat transportasi pengganti F 27 sebelumnya dijatah sebanyak tiga atau empat pesawat saja. Tapi sekarang bisa membeli 9 pesawat, karena yang dibeli itu CN295, bukan pesawat seperti spartan. Bahkan pembelian Apache sebelumnya tidak masuk dalam perhitungan anggaran untuk restra ke satu, tapi sekarang kontrak pembeliannya sudah berjalan. Demikian juga dengan Hercules Australia tidak masuk daftar, tapi sekarang bisa masuk.
Jadi, menurut Menhan, walaupun pemerintah batal memberikan Rp 27 triliun lagi dari sisa anggaran yang diminta, tidak mengganggu pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
