Reporter: Noverius Laoli | Editor: Amal Ihsan
JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki kasus penyimpangan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Selain memeriksa sejumlah mantan menteri pengambil kebijakan kunci pada zaman pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri, tidak tertutup kemungkinan KPK juga akan memanggil debitur BLBI yang mendapatkan surat keterangan lunas (SKL).
Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengungkapkan, penyelidikan ini bertujuan mengusut indikasi tindak pidana korupsi dalam penerbitan SKL tersebut. Hari ini (12/4), KPK meminta keterangan Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Ramli, dan mantan Menteri Keuangan Bambang Subianto. Sebelumnya, KPK juga meminta keterangan mantan Menteri Koordinator Perekonomian Kwik Kian Gie.
Sekedar kilas balik, SKL dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002 oleh Presiden Mengawati. Inti surat itu adalah pemberian jaminan kepastian hukum kepada obligor. Mereka yang mendapat surat lunas adalah debitur yang telah menyelesaikan kewajibannya.
Inpres tersebut menyatakan, obligor BLBI dianggap telah menyelesaikan utang mereka, meskipun utang dilunasi hanya 30% dari jumlah kewajiban pemegang saham (JKPS) secara tunai dan 70% dibayar dalam bentuk sertifikat bukti hak kepada BPPN. Berdasarkan SKL itulah, Kejaksaan Agung menerbitkan surat perintah penghentian perkara (SP3) terhadap para obligor.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
