| : WIB | INDIKATOR |

EMAS 1.914.000 -1.000 -0,05%
USD/IDR 16.375 30,00 0,18%
IDX 7.615 71,26 0,94%
KOMPAS100 1.060 12,24 1,17%
LQ45 803 8,71 1,10%
ISSI 254 2,19 0,87%
IDX30 416 4,77 1,16%
IDXHIDIV20 477 5,07 1,07%
IDX80 120 1,30 1,09%
IDXV30 123 1,76 1,45%
IDXQ30 132 1,14 0,87%

Kopdes Bisa Kantongi Kredit Rp 3 Miliar, Ekonom: Potensi Kredit Macet Tinggi

Senin, 28 Juli 2025 / 17:33 WIB

ILUSTRASI. (KONTAN/Cheppy A. Muchlis) Ekonom mewanti-wanti pemerintah bahwa potensi kredit macet dari pinjaman Bank ke Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih sangat tinggi.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mewanti-wanti pemerintah bahwa potensi kredit macet (non performing loan) dari pinjaman Bank ke Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih sangat tinggi.

Hal tersebut dikatakannya saat menanggapi Peraturan Menterian Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang memberikan pinjaman paling besar Rp 3 miliar untuk tiap Kopdes.

Wijayanto menjelaskan bahwa langkah pemberian pinjaman ini sangat berisiko, di mana jika tak dilakukan secara prudent (hati-hati) maka berpotensi menimbulkan kredit macet. Menurutnya, perbankan perlu diberikan keleluasaan untuk memutuskan kredit, melalui analisa yang profesional.

“Potensi kredit macet sangat tinggi, apalagi Kopdes belum mempunyai track record operasional, dan ada potensi banyak pihak tertarik bergabung dengan Kopdes bukan untuk membesarkan tetapi untuk mengambil manfaat,” ujarnya kepada KONTAN, Senin (28/7).

Wijayanto menuturkan, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) harus diberi keleluasaan melakukan analisa kredit secara profesional, sehingga hanya Kopdes yang layak saja yang mendapatkan kredit.

Selain itu, Kopdeskel Merah Putih perlu didorong untuk menciptakan peluang dan aktifitas ekonomi baru untuk mestimulus ekonomi. Dia bilang, jika Kopdeskel hanya menggantikan aktifitas yang sudah ada saat ini seperti distribusi pupuk, jual elpiji 3 kg, bibit dan sebaginya, maka dampak ekonomi Kopdes tidak banyak.

“Selain itu, untuk meminimalisir risiko, idealnya pemerintah melakukan piloting 100-1.000 Kopdes, mereka direview kemudian untuk perbaikan. Hal lain, menjadikan Dana Desa sebagai agunan bukanlah solusi yang tepat, ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan masal dibanyak desa,” pungkasnya.