kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.515.000   -7.000   -0,28%
  • USD/IDR 18.266   -12,00   -0,07%
  • IDX 5.305   -16,23   -0,30%
  • KOMPAS100 684   -2,42   -0,35%
  • LQ45 549   -1,94   -0,35%
  • ISSI 169   0,13   0,08%
  • IDX30 312   -0,66   -0,21%
  • IDXHIDIV20 423   -1,80   -0,43%
  • IDX80 79   -0,35   -0,45%
  • IDXV30 115   -0,07   -0,06%
  • IDXQ30 106   -0,13   -0,13%

Komnas HAM minta pemerintah selesaikan konflik agraria sebelum genjot investasi


Rabu, 20 November 2019 / 21:21 WIB
ILUSTRASI. Ratusan warga dari tiga desa di Kabupaten Serang usai mengadukan nasib mereka atas tindakan aksi premanisme yang mereka alami ke Kantor Komnasham melakukan aksi di Bundaran HI, Jakarta, Rabu (22/12). Para pengunjuk rasa yang terdiri dari anak-anak hingga


Reporter: | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah menyelesaikan konflik agraria sebelum menggencarkan investasi. 

Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Eksternal, Sandra Moniaga, mengatakan, pemerintah perlu menggenjot investasi berdasarkan penghormatan dan perlindungan HAM.

Baca Juga: Dampak kebijakan moneter BI tahun ini belum terasa optimal pada tahun 2020

Misalnya, penghormatan dan perlindungan HAM terkait agraria. Pasalnya agraria menjadi salah satu aspek penting yang dibutuhkan dunia usaha. 

Komnas HAM melihat, kerap kali terjadi konflik agraria antara masyarakat termasuk masyarakat adat dengan korporasi. Padahal hak-hak masyarakat adat telah diatur dalam konstitusi dan diakui oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

"Pertanyaannya apakah hak khusus ini kemudian dapat dilaksanakan dengan mengabaikan hak-hak yang lain?, harusnya tidak," ujar Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Eksternal, Sandra Moniaga, Rabu (20/11).

Baca Juga: Subsidi berkurang, pertumbuhan konsumsi rumah tangga diprediksi melambat tahun depan




TERBARU
HUTKONTAN
Kontan Academy
The Capital Lab: Masterclass Corporate Finance & Capital Markets [Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership

[X]
×