Reporter: Eka Saputra | Editor: Edy Can
JAKARTA. Komisi III DPR mendesak Kepolisian menarik aparatnya dari Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat. Wakil Ketua Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan, keberadaan aparat itu terkesan seolah-olah kondisi belum bisa dikendalikan. "Buat apa ada penumpukan aparat," katanya, Kamis (5/1).
Bahkan, dia meminta Kapolda Nusa Tenggara Barat dan Kapolres Bima dicopot karena gagal dalam menghadapi masyarakat. Apalagi, lanjutnya, kasus tersebut sudah muncul sejak dua tahun lalu. "Kenapa tidak ada antisipasi sebelumnya," tanya Nasir.
Komisi III DPR akan bertemu dengan Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk membahas tragedi berdarah itu. Sebelumnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) melaporkan ada pelanggaran hak asasi manusia berat yang dilakukan polisi dalam kasus tersebut.
Begitu juga dengan temuan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Nasir berjanji akan mempelajari temuan itu. "Kalau memang ada indikasi pelanggaran bisa ditindaklanjuti oleh Kejaksaan," katanya.
Tragedi berdarah terjadi setelah aparat polisi membubarkan secara paksa warga Sumi yang berunjuk rasa menutup Pelabuhan Sape pada 19-23 Desember lalu. Mereka menutup Pelabuhan Sape sebagai bentuk protes karena bupati dan DPRD Bima tidak menggubris permintaan untuk mencabut izin eksplorasi tambang PT Sumber Mineral Nusantara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
