Reporter: Eka Saputra | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman mengatakan pihaknya akan mempertemukan pihak-pihak yang berkepentingan dalam masalah di Bima, Nusa Tenggara Barat. Pihak-pihak yang dimaksudkan termasuk PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) sebagai pemegang izin eksplorasi tambang, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bima, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM), serta Kementerian Kehutanan.
“Tentu kita akan mengakomodasi tuntutan masyarakat terkait pencabutan Surat Keputusan Bupati Bima No. 188/2010 sesuai keinginan masyarakat. Kami anjurkan Pemda dan Kementerian ESDM cari celah untuk mencabut SK tersebut. Tapi kan kita juga harus memikirkan iklim investasi di Bima, kita tidak anti pengusaha juga,” ujarnya kepada wartawan di kompleks parlemen Senayan (3/1).
Soal waktu pertemuan menurutnya akan dibahas lagi pada tanggal 9 Januari mendatang, setelah reses berakhir. Untuk itu ia meminta kepolisian mengedepankan cara-cara yang persuasif dalam menghadapi masyarakat.
Pendapat serupa disampaikan Anggota DPD dari Bima, Farouk Muhammad. “Kami minta polisi tidak lagi menggunakan kekuatan pemukul seperti Brimob. Masyarakat yang terluka setelah insiden di Pelabuan Sape itu hingga sekarang masih ada yang takut berobat ke Puskesmas, karena takut ditangkap,” tukasnya.
Dalam hal ini ia berharap setiap pihak bisa bersikap dengan kepala dingin, karena menurutnya ada pihak-pihak luar yang mencoba memprovokasi masalah di Bima agar kian menjadi-jadi.
“Tapi secara jujur saya katakan, saya belum tahu apakah rentetan insiden ini by design atau tidak. Saya pun belum sampai pada kesimpulan ada aliran dana dari perusahaan kepada bupati. Tapi, kami akan mendalami ini. Yang mengherankan saya adalah saat saya di sana
situasi cukup tenang, saya bertemu masyarakat dan mereka sepakat untuk negosiasi, tapi keesokan harinya ketika saya kembali ke Jakarta tahu-tahu meledak,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
