Kominfo himbau jangan kirim BBM secara masif

Selasa, 30 Agustus 2011 / 15:44 WIB

ILUSTRASI. Sword Art Online: Progressive menjadi film layar lebar tayang 2021, ini trailernya

Reporter: Edy Can | Editor: Edy Can

JAKARTA. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1432, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meminta masyarakat tidak mengirim pesan ucapan Lebaran melalui BlackBerry Messenger (BBM) secara masif. Pengiriman diharapkan dilakukan secara bertahap.

Juru Bicara Kominfo Gatot S. Dewa Broto mengatakan, pengiriman yang masif akan menimbulkan antrean di SMS Gateway. "Hal ini akan menciptakan congestion (kemacetan). Ibarat jalan tol, semua mobil masuk pada saat yang sama," katanya kepada Kompas.com.

Kominfo juga meminta masyarakat menggunakan data internet secara efisien dan produktif. Dengan kata lain, masyarakat diminta untuk mengakses hal-hal yang penting saja guna menghindari kepadatan trafik data.

Menurut data Kominfo, pada Lebaran 2011 diperkirakan terjadi lonjakan trafik komunikasi yang signifikan. Setidaknya 2 miliar SMS akan dikirimkan pada H-1 hingga H+1 Lebaran. Tak hanya ini, Kominfo memprediksi akan berlangsungnya percakapan minimal 2,5 miliar menit. "Selain itu, diperkirakan akan digunakan sebanyak minimal 250 terabyte untuk layanan data, khususnya internet," kata Gatot.

Praktisi telematika Abimanyu Wachjoewidajat menilai, pernyataan tersebut merupakan imbauan terburuk yang disampaikan oleh suatu kementerian komunikasi.

"Seharusnya Kominfo justru mewajibkan dan menegaskan para Operator Selular, ISP, dan lainnya untuk memberikan layanan yang maksimal dan menjamin setiap ucapan yang dikirim masyarakat dapat diantarkan dengan cepat tanpa hambatan dan tanpa tertunda," katanya.

Suatu pelayanan telematika, sambung Abimanyu, selayaknya harus mampu meminimalisir down time ataupun service delay terutama pada peak season atau peak hour. Pada bisnis pelayanan berbasis telematika, hal ini diistilahkan Service Level Agreement.

Sayangnya, menurut Abimanyu, hal ini tidak pernah disosialisasikan atau dikomunikasikan kepada masyarakat. Akhirnya, masyarakat sebagai konsumen diharapkan menerima apa adanya tanpa mengetahui apa yang seharusnya diperoleh.

"BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia) seolah tidak tahu, tidak berdaya. Seharusnya mereka yang ditegur dan bukan masyarakat yang diminta mengurangi penggunaan. Perusahaan telekomunikasi di Indonesia selalu membukukan keuntungan yang menarik. Dengan kejadian di atas, berarti keuntungan tersebut mungkin diperoleh karena melakukan penghematan investasi atau biaya dari yang seharusnya mereka berikan kepada masyarakat," kata Abimanyu. (Hindra Liu)