Reporter: Tri Sulistiowati | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Koalisi Anti Mafia Hutan menyarankan pemerintah harus bergerak cepat terkait putusan Pengadilan Negeri Palembang yang menolak gugatan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atas PT Bumi Mekar Hijau (BMH) terkait pembakaran hutan.
Syahrul Fitra, Peneliti dari Koalisi Anti Mafia Hutan mengaku, pemerintah seharusnya dapat mengajukan gugatan baru kepada PT BMH terkait pembakaran hutan tahun 2015.
"Karena titik api kebakaran hutan berada di lokasi yang sama pada tahun 2014 dan 2015," jelasnya, Rabu (6/1).
Sekadar informasi, saat ini KLHK sedang menyiapkan upaya banding terkait putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut.
Diharapkan, saat proses persidangan banding, pihak KLHK dapat memberikan bukti-bukti yang kuat seperti hasil penggitungan materil kerugian negara, hasil uji labotarium lahan yang terbakar, dan lainnya.
Asal tahu saja, Sekarang KLHK juga menggugat perdata dua perusahaan lainnya terkait kasus yang sama. Dua perusahaan tersebut adalah PT National Sago Prima dan PT Jatim Jaya Perkasa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
