Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Kebakaran yang melanda hutan Indonesia telah menimbulkan efek yang besar bagi perekonomian.
Bank Dunia (World Bank) dalam studinya disebutkan, kebakaran hutan yang menyebabkan bencana asap itu telah menyumbang pelambatan ekonomi cukup signifikan.
Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia Ndiame Diop bilang, kerugian akibat kebakaran hutan dan bencana asap sejak Juni hingga Oktober 2015 mencapai 1,9% produk domestik bruto (PDB) atau sekitar Rp 221 triliun.
Nilai kerugian ini lebih besar dibandingkan biaya konstruksi pasca tsunami tahun 2004 yang hanya mencapai US$ 7 miliar.
Estimasi kerugian itu yang terkecil karena belum memperhitungkan kerugian kesehatan dan pendidikan.
"Biaya yang ditanggung untuk konsekuensi lingkungan besar," kata Diop, Selasa (15/12).
Kebakaran itu telah menghanguskan sekitar 2,6 juta hektare (Ha) di Sumatera dan Kalimantan.
Catatan World Bank, kebakaran ini berdampak ke delapan provinsi di Indonesia, yaitu Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Papua.
Kerugian mencakup 10 bidang mulai pertanian, lingkungan, kehutanan, manufaktur dan pertambangan, perdagangan, transportasi, pariwisata, kesehatan, dan pendidikan.
Kerugian lain adalah jumlah alokasi dana pemadaman kebakaran.
Kerugian terbesar pada sektor pertanian sebesar Rp 66,5 triliun akibat kerusakan lahan dan tanaman.
Dua provinsi dengan kerugian terbesar di sektor pertanian adalah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur masing-masing Rp 17 triliun dan Rp 15,5 triliun.
Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chavez menambahkan, kebakaran hutan juga menyebabkan kerugian hasil ekspor dan produksi minyak sawit mentah yang tahun lalu nilainya mencapai Rp 115 triliun dan Rp 168 triliun.
Kebakaran hutan juga menyebabkan penyerapan tenaga kerja berkurang.
Indonesia yang biasanya bisa menyerap dua juta tenaga kerja setiap tahun, tahun ini hanya bisa menyerap ratusan ribu tenaga kerja.
Akibatnya pertumbuhan ekonomi di Kalimantan turun sebesar 1,2%.
Ditambah kondisi ekonomi global dan harga komoditas yang kurang baik, World Bank memproyeksikan pertumbuhan ekonomi RI tahun ini hanya mencapai 4,7%.
Sementara tahun depan pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,3%.
Bank Dunia melihat konsumsi rumah tangga bisa digenjot dengan mengoptimalkan penyerapan dana desa.
"Desa dengan penduduk sedikit mendapat dana besar, stapi desa dengan penduduk banyak bisa mendapat dana sedikit. Ini bisa meningkatkan ketimpangan," kata Diop.
Rencana keikutsertaan Indonesia dalam Trans Pacifik Partnership (TPP) juga dinilai akan meningkatkan investasi.
Sebab kerjasama ini bisa meningkatkan akses ke ekonomi global dan memberikan perlindungan hukum yang tinggi bagi investor asing.
Namun di sisi lain, dampak TPP tidak terlalu besar terhadap perdagangan karena tarif impor di anggota TPP sudah rendah.
Ekonom Lembaga Kajian Ekonomi CRECO Research Institute Raden Pardede bilang, pemerintah bisa memanfaatkan dana desa untuk membangun infrastruktur untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.
Apalagi masih banyak dana desa menganggur mencapai Rp 230 triliun.
Deputi Menko Perekonomian Bidang Kerja Sama Internasional Rizal Affandi Lukman menambahkan, Indonesia akan diuntungkan jika masuk TPP.
Sebab Amerika Serikat (AS) merupakan negara tujuan ekspor utama RI.
Tapi, pengamat perdagangan Gusmardi Bustami meminta pemerintah untuk berhati-hati.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
