Reporter: Tri Sulistiowati | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Koalisi Anti Mafia Hutan terus menekan pemerintah untuk segera menuntaskan perkara pembakaran hutan yang terjadi pada tahun 2015 lalu.
Syahrul Fitra, Peneliti Koalisi Anti Mafia Hutan mengaku akan mendorong Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengajukan gugatan perdata kepada perusahaan yang dianggap terlibat dalam perkara pembakaran lahan di wilayah luar Jawa.
"Kami akan berikan data dan dokumen seperti rekaman video dan info di lapangan ke KLHK," jelasnya, Rabu (6/1).
Syahrul mengaku bila masih ada 23 perusahaan yang diduga telah melakukan pembakaran hutan. Beberapa diantaranya adalah PT Bumi Mekar Hijau (BMH), PT National Sago Prima, dan PT Kallista.
Sampai sekarang ada dua gugatan perdata yang sudah diputus oleh Pengadilan yaitu gugatan kepada PT Kallista serta PT BMH. Sayang, untuk gugatan KLHK kepada PT BMH ditolak oleh Majelis Hakim.
Syahrul menilai, gugatan yang diajukan oleh pemerintah kepada PT BMH tidak sempurna lantaran tidak didukung pembuktian yang kuat dan memperlihatkan nilai kerugian materi negara yang ditimbulkan.
Makanya, untuk proses banding nanti, diharapkan KLHK dapat memberikan banyak bukti kuat seperti hasil penghitungan kerugian negara, laporan hasil uji laboratorium lokasi kebarana hutan dan lainnya.
Sekedar mengingatkan, KLHK mengajukan gugatan ke PT BMH dengan tuduhan adanya pembakaran hutan dilahan konsesi perusahaan yang menimbulkan kerugian negera. Dalam berkas tuntutannya KLHK menuntut ganti rugi senilai Rp 7,9 triliun.
Sayangnya, gugatan tersebut ditotal oleh Majelis Hakim Pengadilan Palembang dengan pertimbangan KLHK tidak dapat membuktikan nilai kerugian negara yang ditimbulkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
