Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Edy Can
JAKARTA. Komisi II DPR akan menggelar rapat kerja dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Wakil Ketua Komisi II Taufiq Effendi menjelaskan rapat ini untuk meminta klarifikasi soal tertundanya pengumuman hasil verifikasi administrasi partai politik peserta pemilihan umum.
Menurutnya, rapat ini juga meminta lembaga penyelenggara pemilu itu tidak menunda lagi agenda kerja lainnya. Sebab, Taufiq beralasan masih ada sejumlah agenda yang harus dilakukan KPU terkait verifikasi partai politik peserta pemilu.
Taufiq mengatakan, segala sesuatu yang dilakukan KPU sebagai penyelenggara pemilu harus mengacu undang-undang yang ada. Politisi Partai Demokrat ini menilai, penundaan pengumuman parpol tahap administrasi dari 25 Oktober menjadi 28 Oktober tidak sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU).
"Kalau berlarut-larut tidak bagus. Intinya sesuai dengan peraturan Undang-Undang dikembalikan saja kesitu. Jangan sampai melanggar PKPU Nomor 11," tutur Taufiq, Senin (29/10).
Pertemuan antara KPU dengan Komisi II ini merupakan inisiatif dari kedua pimpinan lembaga tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, KPU sudah meloloskan 16 parpol di tahap verifikasi administrasi. Partai politik yang lolos antara lain, Nasional Demokrat, PDIP, PKB, PBB, Hanura, PAN, Golkar, PKS, Gerindra, PDP, PKPI, Demokrat, PPP, PKBIB, PPRN, dan PPN.
Sementara itu, ada 18 partai politik yang tidak lolos, seperti NasRep, PDK, PKDI, Kongres, SRI, Pakar, Buruh, PDS, PNI Marhaenisme, PKBP, PPPI, PKNU, PPDI, Republik, Kedaulatan, Bhineka Indonesia, dan PNBKI.
Seperti diketahui, pengumuman hasil verifikasi tahap administrasi partai politik baru dilakukan KPU pada Minggu (28/10). Pengumuman ini molor tiga hari dari jadwal semula.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
