Reporter: kompas.com | Editor: S.S. Kurniawan
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hasil revisi menemui respons negatif dari partai koalisi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengungkapkan, para ketua umum partai koalisi meminta Jokowi menjadikan perppu sebagai pilihan terakhir dalam menyikapi polemik UU KPK hasil revisi.
Para ketua umum partai koalisi menyampaikan permintaan tersebut saat bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin (30/9).
Baca Juga: Penerbitan Perppu KPK didesak, Johan Budi: Bola di tangan Jokowi
"Kami tidak beri masukan secara spesifik. Hanya tentu, partai politik menyampaikan, opsi perppu harus menjadi opsi paling terakhir, karena ada opsi lainnya yang mesti dieksplor juga," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10).
Asrul menyatakan, pilihan selain perppu untuk menyelesaikan polemik ini ialah legislative review dan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Bila menempuh mekanisme legislative review, pemerintah dan DPR akan kembali membahas UU KPK hasil revisi dengan DPR dan mengganti pasal sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Saat ini, Arsul mengatakan, juga tengah didaftarkan uji materi terhadap UU KPK hasil revisi di MK. Ia berharap, Jokowi mendengar aspirasi dari parpol koalisi dalam menyikapi polemik UU KPK.
Menurut Arsul, suara parpol layak didengar lantaran pemilih Jokowi sebagian besar berasal dari konstituen parpol mereka. "Harus ingat juga, parpol merepresentasikan, mungkin suara parpol yang ada di Pak Jokowi 60% dari seluruh jumlah pemilih. Berarti 100 jutaan. Itu signifikan," ujar Arsul.
Baca Juga: Jokowi dan para ketua umum parpol bertemu Senin (30/9) malam, ini yang dibahas
"Tidak mungkin rakyat mempercayakan parpol yang ada di parlemen kalau semua dianggap mengkhianati amanah rakyat," imbuhnya.
Penolakan Perppu KPK juga Wakil Presiden Jusuf Kalla sampaikan. "Ya, kan, ada jalan yang konstitusional yaitu judicial review di MK. Itu jalan yang terbaik karena itu lebih tepat. Kalau perppu itu masih banyak pro kontranya," kata Kalla.
"Karena baru saja Presiden teken berlaku, langsung Presiden sendiri tarik. Kan, tidak bagus. Di mana kita mau tempatkan kewibawaan pemerintah kalau baru teken berlaku kemudian kita tarik. Logikannya dimana?" tutur Kalla.
Baca Juga: Mahasiswa mendesak Presiden segera terbitkan Perppu KPK
Kalla menilai, Perppu KPK belum tentu mampu meredam emosi massa yang terus memprotes UU KPK hasil revisi. Ia meminta pihak yang tak sepakat dengan UU KPK hasil revisi menggugatnya melalui uji materi di MK.
Saat ini, Kalla bilang, sudah ada yang menggugat. Dia meminta semua pihak menghormati prosesnya. "Kan sudah berjalan juga kan (uji materi). Itu bagus," kata Wapres.
Sebelumnya, Jokowi akhirnya mempertimbangkan mencabut UU KPK hasil revisi melalui penerbitan perppu. "Berkaitan dengan UU KPK yang sudah disahkan oleh DPR RI, banyak sekali masukan yang diberikan kepada kami, utamanya masukan itu berupa Perppu," ujarnya.
Baca Juga: Mahasiswa ajak masyarakat ikut gugat UU KPK yang baru ke MK
"Tentu saja, ini kami hitung, kalkulasi, dan nanti setelah itu akan kami putuskan dan sampaikan kepada senior-senior yang hadir pada sore hari ini," kata dia. Rencana penerbitan perppu muncul di tengah masifnya penolakan dari mahasiswa dan masyarakat sipil atas pengesahan UU KPK hasil revisi.
Penulis: Rakhmat Nur Hakim
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Perppu KPK yang Tak Disukai Partai Koalisi Jokowi dan Ditolak Kalla..."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
