Close | x
kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.480
  • EMAS663.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.04%
  • RD.CAMPURAN 0.21%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.04%

Kinerja satgas pemerintah menuai pro kontra

Minggu, 30 Juli 2017 / 21:33 WIB

Kinerja satgas pemerintah menuai pro kontra

merintah membentuk sejumlah satuan tugas (satgas) guna mengendalikan kegiatan menyimpang di berbagai sektor. Beberapa di antaranya seperti Satgas Saber Pungli, Satgas Pangan, dan Satgas Standar Nasionaal Indonesia (Satgas SNI). 

Juru Bicara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Dendy Rahmat Sutrisno sebagai salah satu anggota Satgas Pangan, menyatakan, Satgas Pangan tetap mempertahankan fungsinya sebagai pengawas stabilitas pasokan dan harga pangan.


Dia mengklaim Satgas Pangan sudah melakukan beberapa aksi pengungkapan dugaan penimbunan bahan pokok yang dilakukan distributor dibeberapa tempat di tanah air. Pihaknya juga telah membongkar kartel bawang putih maupun dugaan malfungsi perusahaan produsen beras.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani menyatakan, pengusaha Indonesia mendukung pemberantasan mafia pangan oleh Satgas Pangan. Namun yang jadi perhatian dunia usaha saat ini ialah kinerja Satgas Pangan yang sulit dinilai apakah sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi).

Ia bilang, selama ini Satgas Pangan tidak memberikan laporan ke masyarakat mengenai pihak-pihak yang diduga melakukan kecurangan. Yang terjadi langsung dilakukan penggerebakan. Hal ini dinilai dunia usaha bisa menjadi kegaduhan.

Jika investigasi dan gelar perkaranya sudah hampir matang, kata Hariyadi sebaiknya satgas ini menyelesaikan secara hukum baru dipublikasikan. "Karena jika sembarangan menuduh pelaku usaha, imbasnya akan berdampak pada seluruh mata rantai usaha," ujar Hariyadi, Minggu (30/7).

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira menyatakan, Satgas yang dibentuk pemerintah terlihat represif dan tidak berkoordinasi dengan pelaku usaha. 

Untuk Satgas Pangan, ia bilang prestasi satgas ini masih terbilang prematur. Menurutnya, pasca dibentuk satgas ini belum punya landasan hukum yang kuat, hanya berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).  "Satgas Pangan yang tadinya mengendalikan harga agar margin keuntungan tidak tinggi justru membuat banyak yang kontraproduktif dari tujun awalnya," jelas Bhima.

Sementara untuk Satgas Saber Pungli, yang tujuan awalnya untuk membuat dunia bisnis lebih mudah, malah pada implementasinya masih banyak pungutan liar yang terjadi di daerah. Koordinasi Satgas Saber Pungli pusat, belum menyentuh ke level daerah.


Reporter: Ramadhani Prihatini
Editor: Rizki Caturini
Video Pilihan

Tag
TERBARU
Hasil Pemilu 2019
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2019 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0004 || diagnostic_api_kanan = 0.0581 || diagnostic_web = 0.4901

Close [X]
×