Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti menilai pembentukan badan atau lembaga baru untuk program makan bergizi gratis bakal berdampak pada beban fiskal.
Esther menjelaskan, pemerintahan baru dalam hal ini presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak ada urgensi untuk membentuk badan tersebut.
“Kalau menurut saya kabinet ini jangan gemoy lah. Jadi kita harus tahu bahwa fiscal policy dan monetary policy sekarang is tightening. Jadi ikat pinggang kita ketat,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Selasa (25/6).
Baca Juga: Jokowi Minta Kemenkeu Masukkan Visi Misi Prabowo-Gibran ke RAPBN 2025
Esther mengibaratkan, program makan bergizi gratis ini seperti program bantuan sosial (bansos), di mana cukup dijalankan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) saja, sehingga bisa menghemat anggaran.
“Nggak usah bikin Kementerian baru atau badan baru gitu, yang ngurusin itu. Kementerian Sosial kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan Karena kaitannya dengan gizi gitu. Itu saja cukup,” terang dia.
Lebih lanjut, Esther bilang, pemerintahan yang baru semestinya harus melakukan pengetatan fiskal. Menurutnya, ini penting dilakukan agar stabilisasi ekonomi nasional terjaga.
Baca Juga: Tim Prabowo-Gibran Bantah Akan Dongkrak Rasio Utang Hingga 50% PDB
“Sudah saatnya ya, integrasi policy, koordinasi policy itu harus diketatkan, mengingat kondisi ekonomi yang ke depan ini masih relatively sulit ya buat Indonesia,” ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan Prabowo-Gibran telah menyepakati anggaran untuk program makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun untuk tahun 2025.
Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartanto dalam agenda konferensi pers terkait Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Baca Juga: Program Makan Bergizi Gratis Dialokasikan Rp 71 Triliun, Ekonom: Terlalu Besar
"Program bergizi gratis yang sudah dialokasikan di RAPBN 2025 sekitar Rp 71 triliun," terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
