Reporter: Siti Masitoh | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyayangkan, bahwa terdapat pernyataan dari TKN Pasangan Prabowo-Gibran yang berencana akan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk merealisasikan program makan siang gratis.
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri menyatakan bahwa P2G tegas menolak jika rencana kebijakan makan siang gratis menggunakan dana BOS. Alasannya adalah karena sebagian besar dana BOS dipakai untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorer.
Baca Juga: Fraksi PKS Tolak Program Makan Siang Gratis Diambil dari Dana BOS
“Ini sama saja dengan memberi makan gratis siswa dengan cara mengambil jatah makan para gurunya. Sebab ada guru honorer yang hanya mengandalkan dana BOS,” ungkap Iman mengutip keterangan tertulisnya, Sabtu (2/3).
Iman melanjutkan, pada prinsipnya P2G tentu berharap anak-anak Indonesia terpenuhi kebutuhan gizinya. Meski begitu, Ia juga berharap para guru juga diberi asupan gizi yang baik. Hal ini juga perlu menjadi pertimbangan pemerintah.
Selain itu, Ia juga menyampaikan bahwa skema pembiayaan makan siang gratis seharusnya tidak diambil dari anggaran pendidikan termasuk BOS dari APBN. Sebab, dengan anggaran APBN yang sekarang saja, belum mampu mensejahterakan guru, memperbaiki fasilitas sekolah dan memajukan kualitas Pendidikan.
Baca Juga: Program Susu Gratis Butuh Impor 2,5 Juta Sapi Perah
Ia mencatat, untuk sekolah jenjang SD data BPS menunjukkan 60,60% ruang kelas dalam kondisi rusak pada tahun ajaran 2021/2022. Hal ini kata Iman, yang semestinya menjadi fokus perhatian pemerintah.
“Apalagi kalau harus menanggung beban makan siang gratis. Kita perlu mendiskusikan ini secara serius ketika presiden terpilih nanti sudah ditetapkan KPU,” lanjutnya.
Di samping itu, kondisi anggaran dana BOS setiap tahunnya mengalami penurunan. Misalnya untuk anggaran 2023 yang turun hingga Rp 539 miliar jika dibandingkan dengan periode 2022.
Dengan tren dana BOS yang selalu turun, ia menyebut usulan makan siang gratis dibiayai dari pos ini dianggap malah menambah persoalan. Alih-alih menyukseskan makan siang gratis, sekolah malah tidak bisa membiayai apapun.
“Artinya, untuk sepiring nasi anak sekolah seharga Rp15 ribu saja pemerintah belum bisa memenuhinya. Jadi, tidak bisa diambil dari anggaran BOS yang jelas-jelas kurang,” katanya.
Adapun wacana anggaran BOS akan menjadi opsi untuk pembiayaan program makan siang gratis muncul dari ungkapan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Baca Juga: Makan Siang Gratis
Airlangga menilai sistem penganggaran melalui BOS relatif sudah mapan. Karena itu, saluran penganggaran tersebut memungkinkan untuk membiayai makan siang gratis yang menargetkan siswa SD dan SMP.
“Kami mengusulkan pola pendanaannya melalui Bantuan Operasional Sekolah spesifik atau BOS Spesifik atau BOS Afirmasi khusus menyediakan makan siang untuk siswa," ujar Airlangga sebelum simulasi makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Kamis, (29/2).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
