Reporter: Ratih Waseso | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Justisiari Perdana Kusumah, Managing Partner, K&K Advocates-intellectual property mengatakan, di Indonesia perlindungan merek dagang diaplikasikan selama 10 tahun dan bisa diperpanjang.
"Maka penting bagi pemilik merek dagang untuk menerapkan dan patuh dengan undang-undang yang ada di dalam kegiatan perdagangannya agar perlindungan merek dagang bisa dipelihara dengan baik anda harus terus memperpanjang merek dagang Anda agar bisa terus dipakai di Indonesia," jelasnya dalam Webinar Anti-Counterfeiting Issues in Indonesia - Lesson Learned, Kamis (2/9).
Mengenai pelanggaran merek dagang terdapat beberapa fakta, di antaranya tuntutan akan produk palsu terbilang cukup tinggi di Indonesia. Hal tersebut karena penegakan hukum dinilai masih kurang efektif.
"Karena adanya pemahaman yang kurang dan strategi yang tidak terstruktur dengan baik dalam mempersiapkan. Sangat penting untuk memiliki suatu rencana atau suatu strategi yang sangat menyeluruh sangat detail supaya apabila kita melakukan sesuatu penegakan hukum Apakah itu berupa pidana atau perdata kita bisa melakukannya dengan sangat efektif," imbuhnya.
Baca Juga: Cegah aksi pemalsuan, DJKI gencar edukasi kesadaran akan pentingnya HKI
Justi menambahkan, penting bagi pemilik hak kekayaan intelektual untuk memahami dengan baik dan mempersiapkan strategi yang tepat dari tindak pemalsuan yang terjadi pada merek dagangnya.
Pemilik merek dagang perlu juga mempersiapkan bukti pendukung yang sesuai atau yang cukup jika kasus pemalsuan dibawa ke ranah pengadilan
"Itulah sebabnya kita bisa melihat bahwa jika ada tuntutan produk palsu di Indonesia cukup tinggi karena tidak adanya pengetahuan cukup tinggi di Indonesia," katanya.
Pemalsuan juga memiliki dampak dan menimbulkan masalah langsung bagi pemegang kekayaan intelektual dan konsumen, sehingga hal tersebut menimbulkan juga dampak sosial-ekonomi yang merugikan semua pihak.
