Reporter: Agus Triyono | Editor: Adi Wikanto
Jakarta. Pengadaan lahan untuk Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung sampai saat ini masih bermasalah. Walaupun proyek tersebut sudah dicanangkan sejak awal 2016, pengadaan lahan baru mencapai 82%.
Pengadaan lahan, masih terganjal lahan milik TNI Angkatan Udara yang berada di daerah Halim, Jakarta Timur. TNI Angkatan Udara masih belum mau melepaskan tanahnya untuk proyek tersebut.
Hadiyan Sumintaatmaja, Wakil Kepala Staf Angkatan Udara mengatakan, tanah di kawasan Halim memiliki peran pelayanan vital. "Ada untuk pelayanan kepala negara asing, untuk tempat kumpul Kostrad ketika ada suatu operasi dan angkutan lain," katanya di Komplek Istana Negara Rabu (23/11).
Hadiyan mengatakan, sebenarnya ada beberapa alternatif yang sudah ditawarkan untuk mengatasi masalah tersebut. Tapi, sampai saat ini, alternatif tersebut belum disepakati oleh Kementerian BUMN.
Hanggoro Budi Wiryawan, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China mengatakan, untuk mengatasi perbedaan pendapat soal pembebasan lahan tersebut, akan ada survei bersama yang dilakukan oleh KCIC dan TNI.
Hadiyan mengatakan, selain survei bersama tersebut, Presiden Jokowi juga akan mengecek langsung lahan yang dipermasalahkan tersebut. "Rencananya minggu depan akan meninjau lapangan, setelah itu akan memutuskan apa yang akan dilakukan," katanya.
Sahala Lumban Gaol, Staf Ahli Menteri BUMN optimistis, walau masih mengalami kendala, pembebasan lahan proyek tersebut akan selesai akhir tahun ini, sesuai apa yang diperintahkan Jokowi. "Kalaupun belum selesai, yang ada sekarang 85% sudah cepat, makanya jangan sebut bermasalah," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
