Reporter: Handoyo | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Kucuran dana untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dari China Development Bank (CDB) tidak kunjung turun. PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) terus berupaya untuk melakukan negosiasi agar pendanaan segera cair.
Direktur Utama KCIC Hanggoro Budi Wiryawan mengatakan, salah satu kendala yang dihadapi dalam mencari pinjaman pendanaan asing adalah tidak ada jaminan dari pemerintah. "Proses ini memang panjang, jadi kalau bicara swasta mau minta pinjaman ke pembiayaan asing proses panjang, apalagi tidak ada jaminan pemerintah," kata Hanggoro, Kamis (10/11).
Struktur pembiayaan proyek kereta cepat ini terdiri terbagi dalam dua skema. Mayoritas atau 75% berasal dari pinjaman luar negeri yakni CDB, sedangkan sisanya 25% berasal dari modal yang dimiliki oleh konsorsium perusahaan. Proyek ini diperkirakan akan memakan biaya sampai US$ 5,13 miliar.
Proyek sepanjang 142 kilometer (km) ini pembebasan tanahnya sudah mencapai 82%. Diharapkan, pada akhir tahun, proses pembebasan tanah sudah seluruhnya teratasi. Tanah yang belum terbebaskan itu tersebar mulai dari lahan masyarakat juga ada yang dimiliki pemerintah dan kawasan industri.
Dengan masa konsesi yang diberikan selama 50 tahun, KCIC mengaku kesulitan untuk balik modal. Oleh karenanya, perlu adanya strategi baru diluar pengangkutan yakni mengembangkan kawasan-kawasan yang menjadi jalur kereta cepat tersebut.
Sekadar catatan, rencana pembangunan kereta Jakarta-Bandung akan dimulai dari Halim, lalu menuju Karawang, lalu ke Walini, dan ke Tegal Luar. Kota-kota tersebut merupakan sebagai transit oriented development (TOD).
Beroperasinya kereta cepat Jakarta-Bandung ini diklaim bakal memberikan manfaat yang positif. Dengan adanya proyek ini, perekonomian masyarakat yang dilalui jalur kereta cepat akan terangkat. Bahkan, bagi pemerintah Jawa Barat, terbangunnya proyek transportasi masal ini akan memunculkan titik-titik ekonomi baru.
Sebelumnya, Menteri BUMN, Rini Soemarno mencatat ada beberapa keuntungan yang akan didapat dengan dibangunnya jalur kereta cepat ini. Selain berdampak pada perekonomian masyarakat, proyek ini juga akan mengangkat sektor pariwisata. Proyek kereta cepat ini juga padat karya, karena membutuhkan tenaga kerja yang banyak.
Dalam perjanjiannya dengan pihak China, akan ada jaminan alih pengetahuan yang diberikan kepada pekerja Indonesia. Proyek ini juga mayoritas akan dikerjakan oleh pekerja dalam negeri. Khusus untuk pembangunan konstruksi saja, tenaga kerja yang dibutuhkan mencapai 39.000 pekerja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
