kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Kepala BKPM Thomas Lembong sebut sistem perizinan OSS berantakan


Kamis, 17 Oktober 2019 / 19:52 WIB
Kepala BKPM Thomas Lembong sebut sistem perizinan OSS berantakan
ILUSTRASI. Suasana pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE) atau Online Single Submission (OSS) di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin (14/1). Pemerintah resmi memindahkan sistem pelayanan OSS dari Kementerian K


Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Online Single Submission (OSS) atau izin berusaha secara elektronik dinikai masih berantakan. Sehingga, efektifitas OSS kini diragukan.

Penyataan tersebut keluar dari Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong. Ia mengatakan, saat peluncuran OSS cukup berantakan, bahkan sampai dengan saat ini masih banyak kesulitan.

Baca Juga: Hingga Oktober 2019, tax holiday telah gaet komitmen investasi sebesar Rp 507 triliun

Menurutnya, OSS adalah salah satu upaya pemerintah yang paling ambisius, tetapi memiliki potensi yang berdampak luas. “Harus kami aku peluncurannya cukup berantakan dan sekarang pun masih banyak kesulitan, ini tantangan dari OSS,” kata Thomas Lembong dalam acara Trade Expo Indonesia 2019 di ICE BSD, Tanggerang, Banten, Kamis (17/10).

Thomas berharap ke depan, sistem seperti ini harus tetap dibangun. Alasannya, dengan perkembangan bisnis global yang semakin go digital, tidak mungkin Indonesia tidak mengeletonifikasi semua periznan. 

Baca Juga: Holding Period Tax Amnesty Berakhir, Repatriasi Bisa Jadi Masalah Besar

Adapun, Data BKPM menunjukan kinerja OSS sejak 9 Juli 2018 sampai 12 Agustus 2019, tercatat izin yang ada di dalam OSS mencakup penerbitan  Nomor Induk Bisnis (NIB) sebanyak 540.000, izin usaha mencapai lebih dari 495.000, dan izin operasional atau komersial lebih dari 395.000.

Menurut Thomas Lembong, cara terbaik untuk menghubungkan pemerintah pusat dan daerah dengan jarak yang jauh adalah melalui internet. Untuk itu pemerintah perlu berupaya meningkatkan koneksi dan jaringan internet di Indonesia.

Thomas Lembong optimistis OSS di periode kedua Jokowi akan memberikan dampak yang lebih luas, meskipun saat periode kepemimpinannya masih berantakan. Alasanya, pemerintah telah meresmikan palapa ring kemarin (14/10). 

Baca Juga: Soal perizinan yang paling mempengaruhi keputusan investasi asing di Indonesia

Palapa Ring adalah jaringan kabel optik yang akan menghubungkan seluruh wilayah Indonesia. Palapa Ring terdiri dari tiga paket, yaitu Palapa Ring Paket Barat, Palapa Ring Paket Tengah, dan Palapa Ring Paket Timur.

Selain menghubungkan seluruh Indonesia dalam jaringan telekomunikasi, pembangunan Palapa Ring ditujukan untuk mengikis kesenjangan layanan telekomunikasi antara Pulau Jawa dengan daerah lain di Indonesia.

Palapa Ring juga akan merangsang para penyedia layanan telekomunikasi untuk masuk ke daerah-daerah tertinggal. Rangsangan ini disebabkan oleh para penyedia layanan tidak perlu membangun tulang punggung jaringan dari awal, sehingga investasi juga tidak sebesar membangun dari awal ketika menggunakan Palapa Ring.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×