Reporter: Siti Masitoh | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan, angka stunting naik saat pandemi Covid-19. Setidaknya, kurang lebih 2 juta anak yang diperkirakan mengalami permasalahan gizi khususnya wasting di low and middle income countries (LMICs) yang bisa mengakibatkan stunting pada anak.
Faktor penyebabnya adalah karena pandemi Covid-19 yang tak kunjung selesai dan mengakibatkan para orang tua tidak mempunyai pekerjaan yang berjung tidak memiliki uang.
Hal tersebut akhirnya berpengaruh pada berkurangnya ketersediaan dan keterjangkauan makanan bergizi, dan terganggunya pelayanan kesehatan, gizi, dan perlindungan sosial pada anak.
Heady D et al, Lancet, mencatat terjadinya penurunan pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita juga bersosialisasi dengan besarnya peningkatan prevelesi wasting. Sehingga wasting pada balita meningkat sekitar 14,5% dan pada tahun 2020 bertambah 6,7% balita wasting akibat Covid-19 dan bertambahnya rata-rata kematian balita 128,605 balita selama 2020.
Di Indonesia sendiri, sebanyak 14 provinsi yang berada pada batas high 20% sampai 30% dan hanya DKI Jakarta saja dengan prevelensi yang medium.
Sementara itu angka stunting tertinggi berada di 19 provinsi yang bertumpuk pada batas very high di atas 30%, dan provinsi paling tinggi adalah NTT sebanyak 42,7%, Sulawesi Barat 41,6%, dan Aceh 37,1 %.
Hasto mengatakan, BKKBN akan berupaya memberikan perhatian khusus terhadap kondisi ini. “Saya dengar dari salah satu professor yang mengatakan bahwa angka stunting akan menjadi tinggi pada 2020 dan 2021, untuk itu perlu tindakan yang lebih agar angkanya tidak naik,” jelas dia dalam diskusi Peran Keluarga dalam Penanggulangan Stunting, Selasa, (29/6).
Baca Juga: Pemerintah akan mempercepat program vaksinasi ibu hamil, balita, dan anak-anak
Karena itu BKKBN menyiapkan sejumlah rencana untuk meredam lonjakan. Pertama, menghimbau kepada pemerintah desa agar mengkampanyekan lebih jauh tentang pre konsepsi sebelum menikah. Seperti memeriksa indung telur pada perempuan, juga memeriksakan kondisi persiapan sperma laki-laki sebelum menikah.
Kedua, BKKBN juga akan mengusulkan program Antenatal Care (ANC) kepada ibu hamil agar bayi tidak lahir sebelum waktunya. Ketiga, BKKBN akan menangkapkan imunisasi yang selama ini belum maksimal dan perlu di dorong agar tidak membuat balita menjadi stunting.
“Kami BKKBN juga telah diberi mandat oleh presiden sebagai ketua pemberantasan stunting, sehingga kami juga mengusulkan kepada Kementerian dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) agar semua ibu hamil harus didampingi,” kata Hasto.
Dia mengusulkan, pendamping yang dimaksud adalah bidan, PKK, dan kader setempat untuk tertib mengingatkan para ibu hamil seperti kontrol ANC, dan jika memang ada ibu hamil yang berisiko tinggi dapat diketahui lebih dini.
Lebih lanjut, BKKBN juga akan membagikan bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang selama ini hanya terealisasi 7% agar bisa dimaksimalkan kembali.
Selanjutnya: BEI catatkan laba bersih Rp 487,41 miliar pada 2020
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
