Kenaikan Pertamax Dinilai Beri Ruang Fiskal, Tapi Picu Risiko Baru

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kenaikan harga BBM nonsubsidi Pertamax menjadi Rp 16.250 per liter dinilai dapat membantu mengurangi tekanan kompensasi energi yang selama ini membebani keuangan negara.

Namun, kebijakan tersebut juga berpotensi memicu perpindahan konsumen ke Pertalite yang pada akhirnya dapat menambah risiko fiskal baru.

Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, mengatakan kenaikan harga Pertamax membuat selisih antara harga jual dan harga keekonomian menjadi lebih sempit. Dengan demikian, beban kompensasi yang harus ditanggung Pertamina maupun pemerintah dapat berkurang.

"Dengan harga Pertamax dinaikkan ke Rp 16.250 per liter, selisih terhadap harga keekonomian menyempit, sehingga beban kompensasi dari Pertamax menjadi lebih ringan. Dari sisi ini, kebijakan tersebut memberi ruang fiskal dan memberi sinyal bahwa pemerintah mulai menyesuaikan harga energi secara lebih realistis," ujar Josua kepada Kontan.co.id, Jumat (12//20266).

Meski demikian, ia menilai tantangan terbesar justru muncul dari kemungkinan perpindahan pengguna Pertamax ke Pertalite. Selisih harga kedua jenis BBM yang kini mencapai Rp 6.250 per liter dinilai cukup besar untuk mendorong konsumen, khususnya kelompok kelas menengah, mencari alternatif yang lebih murah.

Menurut Josua, peningkatan konsumsi Pertalite berpotensi terjadi meskipun pemerintah tidak menambah kuota BBM subsidi tersebut. Kondisi itu dapat memunculkan tekanan di lapangan berupa kelangkaan pasokan, antrean di SPBU, hingga tuntutan untuk meningkatkan kuota subsidi di masa mendatang.

"Risiko fiskalnya tidak langsung muncul dari perubahan aturan kuota, tetapi dari tekanan di lapangan yang kemudian bisa mendorong kelangkaan, antrean, penyaluran yang tidak tepat sasaran, atau tekanan politik agar kuota dinaikkan di kemudian hari," katanya.

Ia memperkirakan tambahan beban subsidi akibat potensi migrasi konsumen ke Pertalite hanya sekitar Rp 1,3 triliun per tahun. Angka tersebut relatif kecil dibandingkan total subsidi dan kompensasi energi yang mencapai ratusan triliun rupiah.

Namun, Josua mengingatkan bahwa tambahan beban tersebut tetap perlu diwaspadai mengingat kondisi APBN saat ini sedang menghadapi tekanan dari tingginya harga minyak dunia, pelemahan nilai tukar rupiah, serta meningkatnya konsumsi energi bersubsidi.

"Dalam situasi fiskal yang ketat, tambahan beban kecil sekalipun bisa memperburuk persepsi pasar jika dianggap menunjukkan lemahnya pengendalian subsidi," imbuh Josua.

Josua menjelaskan, apabila pemerintah tetap mempertahankan kuota Pertalite dan menjalankan pengawasan secara ketat, dampak fiskal tambahan dapat ditekan. Akan tetapi, konsekuensinya bisa berupa meningkatnya antrean di SPBU dan munculnya masalah distribusi akibat permintaan yang lebih tinggi.

Sebaliknya, apabila pemerintah memilih melonggarkan kuota atau membiarkan konsumsi Pertalite melebihi target, manfaat fiskal dari kenaikan harga Pertamax berpotensi tergerus.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya memperkuat pengendalian konsumsi Pertalite melalui pendataan kendaraan, pembatasan volume pembelian, penggunaan kode pengenal pembeli, pengawasan SPBU, dan larangan tegas bagi kendaraan yang tidak berhak.

"Kendaraan pribadi berkapasitas besar dan kendaraan yang secara teknis membutuhkan bahan bakar dengan angka oktan lebih tinggi tidak seharusnya menikmati Pertalite. Tanpa pengawasan seperti ini, subsidi akan tetap bocor kepada kelompok yang tidak berhak dan tujuan penghematan APBN menjadi tidak tercapai," katanya.

Selain itu, pemerintah juga perlu menjaga agar selisih harga Pertamax dan Pertalite tidak terlalu lebar dalam jangka waktu panjang. Menurutnya, perbedaan harga yang ekstrem akan menciptakan distorsi perilaku konsumen dan memperbesar potensi perpindahan ke BBM subsidi.

Untuk mengurangi risiko tersebut, pemerintah dan Pertamina dapat menyiapkan berbagai insentif bagi pengguna Pertamax, seperti program loyalitas, promosi terbatas, edukasi risiko penggunaan BBM yang tidak sesuai spesifikasi mesin, serta jaminan kualitas dan ketersediaan Pertamax.

Di sisi lain, Josua menilai dukungan kepada pelaku UMKM dan sektor transportasi sebaiknya dilakukan melalui bantuan yang lebih terarah, seperti melalui bantuan langsung, subsidi ongkos angkut terbatas, atau insentif logistik, bukan dengan mempertahankan harga BBM murah untuk semua orang.

"Dengan cara ini, APBN bisa melindungi kelompok rentan tanpa memberi subsidi besar kepada kelompok mampu. Pola bantuan langsung lebih sehat dibanding subsidi barang yang rawan bocor dan sulit dikendalikan," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News