/2022/04/01/1167752924.jpg "Tak Cuma APBN, Kenaikan Pertamax Bisa Picu Masalah di SPBU")
Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kenaikan harga Pertamax memunculkan kekhawatiran akan terjadinya perpindahan sebagian konsumen ke Pertalite yang mendapatkan subsidi pemerintah.
Meski berpotensi menambah beban kompensasi energi, Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Yusuf Rendy Manilet menilai risiko tersebut masih perlu dilihat secara proporsional dan belum dapat dianggap sebagai ancaman langsung terhadap kondisi fiskal negara.
Yusuf menjelaskan, selisih harga antara Pertamax dan Pertalite yang kini mencapai lebih dari Rp 6.000 per liter memang memberikan dorongan ekonomi bagi sebagian konsumen untuk beralih ke bahan bakar yang lebih murah.
Baca Juga: Transportasi Publik Bukan Sekadar Mobilitas, tapi Pendorong Ekonomi dan Daya Beli
Namun, ia menekankan bahwa perpindahan tersebut tidak serta-merta terjadi secara masif.
Menurutnya, banyak pengguna Pertamax yang tetap mempertimbangkan spesifikasi kendaraan, performa mesin, hingga kenyamanan berkendara sebelum memutuskan mengganti jenis bahan bakar yang digunakan.
Selain itu, pemerintah juga tidak menambah kuota Pertalite sehingga terdapat pembatasan volume penyaluran sepanjang tahun.
Meski demikian, Yusuf mengakui bahwa apabila migrasi konsumen berlangsung dalam skala besar, pemerintah berpotensi menghadapi kenaikan beban kompensasi.
Setiap tambahan konsumsi Pertalite akan memperbesar selisih biaya yang harus ditanggung pemerintah antara harga jual kepada masyarakat dan harga keekonomian BBM tersebut.
Ia menambahkan, tekanan tersebut bisa semakin terasa di tengah kondisi harga minyak dunia yang masih tinggi dan nilai tukar rupiah yang relatif melemah. Situasi tersebut membuat nilai kompensasi yang harus dibayarkan pemerintah menjadi lebih besar dibandingkan beberapa bulan sebelumnya.
"Dalam kondisi saat ini, ketika harga minyak dunia masih tinggi dan nilai tukar rupiah relatif tertekan, nilai kompensasi per liter juga menjadi lebih besar dibandingkan beberapa bulan lalu," ujar Yusuf kepada Kontan.co.id, Jumat (12/6).
Baca Juga: Polda Metro Minta Mahasiswa Pindah Aksi dari Bundaran HI, 6.088 Personel Disiagakan
Namun demikian, Yusuf melihat dampak yang paling cepat muncul justru bukan pada APBN, melainkan pada aspek distribusi dan pengelolaan kuota di lapangan.
Jika konsumsi Pertalite meningkat lebih cepat dari perkiraan sementara kuota tetap, maka risiko yang muncul lebih dahulu adalah antrean panjang hingga potensi kelangkaan di sejumlah wilayah.
"Pemerintah kemudian dihadapkan pada pilihan antara memperketat pengawasan konsumsi atau menambah kuota yang pada akhirnya akan meningkatkan beban fiskal," terangnya.
Ia menilai kenaikan harga Pertamax pada dasarnya merupakan langkah yang ditujukan untuk mengurangi tekanan fiskal dari sisi BBM nonsubsidi. Namun, manfaat tersebut bisa berkurang apabila perpindahan pengguna ke Pertalite terjadi secara signifikan.
"Besarnya pengaruh terhadap APBN pada akhirnya akan ditentukan oleh seberapa besar perpindahan konsumen ke Pertalite dalam beberapa bulan ke depan," imbuh Yusuf.
Yusuf menegaskan bahwa perkembangan konsumsi Pertalite pada semester II-2026 menjadi indikator penting yang perlu dicermati pemerintah. Dari tren tersebut akan terlihat seberapa besar dampak nyata kenaikan harga Pertamax terhadap konsumsi BBM subsidi dan beban fiskal negara.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku pemerintah belum melakukan perhitungan terkait dampak fiskal yang mungkin timbul akibat perpindahan pengguna Pertamax ke Pertalite setelah penyesuaian harga BBM nonsubsidi oleh PT Pertamina Patra Niaga.
Usai rapat kerja dengan DPR, Kamis (11/6/2026), Purbaya mengatakan pihaknya belum memiliki estimasi mengenai besaran peralihan konsumen maupun konsekuensinya terhadap anggaran negara.
Baca Juga: Target Pendapatan Negara Naik di 2027, DPR Ingatkan Kelas Menengah Jangan Jadi Korban
Meski demikian, Purbaya mengakui kemungkinan adanya perpindahan sebagian konsumen ke Pertalite karena harga jualnya lebih rendah. Namun, ia meyakini perpindahan tersebut tidak akan terjadi secara menyeluruh mengingat banyak pemilik kendaraan yang memahami kebutuhan bahan bakar sesuai spesifikasi mesin kendaraan mereka.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
