Reporter: Abdul Basith | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Sosial (Kemsos) memastikan Sistem Kesejahteraan Sosial Terpadu Nasional (SKSTN) dapat berjalan tahun 2019 mendatang. Saat ini, Kemsos di bawah koordinasi Kementerian PMK masih terus melakukan kajian proyek tersebut.
Kajian itu mencakup kajian hukum dan kelembagaan, kajian teknis, kajian dan rekomendasi tata kelola dan tata laksana, kajian kelayakan ekonomi dan finansial, kajian bentuk kerja sama, kajian risiko dan kajian kebutuhan dukungan pemerintah.
"Proses operasi SKSTN secara bertahap tetapi mulai tahun depan," ujar Kelola Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial, Kemsos, Harry Z Soeratin saat penandatangan kesepakatan induk Kemsos dengan Kementerian Keuangan (Kemkeu), Senin (30/7).
SKSTN dinilai akan menyajikan data yang lengkap. Hal itu akan menjadi proyek pemerintahan elektronik (E-Government) pertama di Indonesia.
Harry bilang SKSTN akan mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data secara berjenjang. Hal itu akan membuat data yang terdapat pada SKSTN berasal dari lingkup terkecil seperti RW hingga tingkat nasional.
"Subsidi atau bantuan sosial tepat sasaran maka inefisiensi anggaran untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu bisa diminimalisir," terang Harry.
Pendanaan proyek tersebut akan dilakukan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Sebelumnya telah dilakukan market sounding pada tahun 2018 dengan peminat mencapai 15 badan usaha.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
