/2011/11/28/1545086334.jpg "Kemnaker Proyeksikan Green Jobs Tembus 3,88 Juta Pekerja pada 2026")
Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memproyeksi jumlah lapangan kerja di sektor energi hijau akan cerah pada tahun ini.
"Di tahun 2026 menunjukkan peningkatan jumlah green jobs menjadi 3,88 juta orang," dikutip dari Outlook Ketenagakerjaan 2026, Jum'at (26/6/2026).
Menurutnya, penciptaan lapangan kerja baru ini tak luput dari rencana pembangunan keberlanjutan menuju Net Zero Emission (NZE) tahun 2060.
Outlook Ketenagakerjaan 2026 menujukan bahwa upaya ini membuka peluang besar dalam penciptaan pekerjaan hijau terutama melalui pengembangan energi baru terbarukan (EBT), ekonomi sirkular, elektrifikasi transportasi, serta modernisasi industri.
Baca Juga: Kemenhaj Akan Gelar Manasik Kesehatan, Perkuat Istithaah Jemaah Haji 2027
"Dengan potensi EBT nasional mencapai 3.687 GW, namun pemanfaatan baru mencapai 0,3 persen, potensi penciptaan lapangan kerja di sektor ini masih sangat besar," lanjutnya.
Pekerjaan hijau yang tumbuh pesat meliputi teknisi kendaraan listrik, mekanik baterai EV, manajer produksi pertanian presisi, pekerja pengelolaan sampah, operator industri daur ulang plastik (rPET), dan tenaga operasional farm modern.
Di sisi lain, integrasi ekonomi sirkular diproyeksikan menciptakan tambahan 4,4 juta pekerjaan hijau dan menyumbang kontribusi hingga Rp 638 triliun terhadap PDB pada tahun 2030.
"Oleh karena itu, agenda transisi energi tidak hanya berdampak pada pencapaian target penurunan emisi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memperluas lapangan kerja berkualitas," ungkapnya.
Lebih lanjut, sektor pertanian juga menghadapi tantangan struktural yang serius. Profil tenaga kerja menunjukkan bahwa 55,5 persen tenaga kerja pertanian telah berusia di atas 45 tahun, dengan 33,6 persen berusia lebih dari 55 tahun, menandakan ancaman aging farmers dalam jangka menengah.
Sementara itu, komposisi petani skala kecil juga meningkat mencapai 66,8 persen dengan tingkat informalitas di atas 80 persen.
Menurutnya hal ini, menunjukkan rendahnya kapasitas produksi akibat keterbatasan skala ekonomi.
Baca Juga: Kemenhaj Dorong Revisi UU Haji, BPKH Diminta Fokus Perbesar Nilai Manfaat
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
