/2021/08/20/1664986284.jpg "CORE: Rencana Gedung Baru Istana Perlu Dikaji di Tengah Tekanan Fiskal")
Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN- JAKARTA. Rencana pemerintah membangun gedung baru di kawasan Istana Kepresidenan dinilai perlu dikaji secara cermat di tengah ruang fiskal yang masih terbatas. Pemerintah diminta membuktikan bahwa proyek tersebut memang menjadi pilihan paling efisien dibandingkan alternatif lain.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, dari sisi operasional alasan pemerintah membangun gedung baru agar tidak lagi menggunakan tenda untuk kegiatan kenegaraan memang dapat dipahami. Namun, kebutuhan operasional belum tentu menjadi prioritas ketika kondisi fiskal masih menghadapi tekanan.
"Dari sisi operasional, argumen tersebut masuk akal. Namun dalam ekonomi publik, kebutuhan yang masuk akal belum tentu menjadi prioritas ketika ruang fiskal sedang terbatas. Pertanyaan utamanya adalah apakah proyek ini benar-benar mendesak dibandingkan kebutuhan belanja negara lainnya," ujar Yusuf kepada Kontan, Kamis (23/7).
Baca Juga: BGN Buka Peluang Libatkan TNI-Polri di Program MBG, Pengamat Pertanyakan Urgensinya
Menurut Yusuf, hingga kini pemerintah juga belum menyampaikan nilai proyek, sumber pendanaan maupun kajian kelayakan yang menjadi dasar pembangunan gedung tersebut. Padahal, APBN 2026 masih menghadapi tekanan defisit serta kebutuhan pembiayaan yang besar.
Ia menilai setiap belanja yang ditujukan untuk mendukung administrasi pemerintahan semestinya melalui uji manfaat yang lebih ketat, terlebih pemerintah sebelumnya mendorong efisiensi belanja di seluruh kementerian dan lembaga.
"Disiplin anggaran akan lebih kredibel jika diterapkan secara konsisten, termasuk di lingkungan kepresidenan," katanya.
Yusuf juga berpandangan pemerintah perlu menunjukkan bahwa berbagai alternatif yang lebih efisien telah dipertimbangkan sebelum memutuskan membangun gedung baru. Alternatif tersebut antara lain mengoptimalkan ruang yang sudah tersedia, memanfaatkan fasilitas milik negara lainnya, atau melakukan renovasi terhadap bangunan yang ada.
Di sisi lain, pemerintah juga tengah membangun pusat pemerintahan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, kondisi tersebut membuat publik wajar mempertanyakan arah kebijakan pemindahan pusat pemerintahan apabila masih dilakukan pembangunan fasilitas baru di kawasan Istana Kepresidenan.
Lebih lanjut, Yusuf mengatakan proyek pembangunan gedung pemerintahan tidak tepat dinilai dari potensi menghasilkan penerimaan negara karena bukan merupakan aset komersial. Evaluasi yang lebih relevan adalah efektivitas biaya atau cost effectiveness.
"Membangun gedung baru hanyalah salah satu alternatif, bukan satu-satunya," ujarnya.
Karena itu, pemerintah perlu membuka kepada publik bukan hanya nilai kontrak pembangunan, tetapi juga keseluruhan biaya sepanjang umur bangunan, mulai dari biaya pemeliharaan, energi, pengamanan hingga penyusutan aset.
Selain itu, pemerintah juga perlu menjelaskan tingkat pemanfaatan gedung serta besaran penghematan yang dihasilkan dibandingkan penggunaan fasilitas sementara seperti tenda.
"Tanpa informasi tersebut, sulit menilai apakah investasi ini memang memberikan nilai tambah bagi keuangan negara," katanya.
Yusuf juga mengingatkan bahwa kawasan Istana memiliki nilai sejarah sehingga setiap perubahan fisik semestinya didukung kajian yang memadai. Di samping itu, transparansi dalam pengambilan keputusan juga memiliki nilai ekonomi karena berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap kebijakan fiskal pemerintah.
Meski demikian, Yusuf menilai pembangunan gedung baru tersebut tidak secara langsung mengurangi anggaran program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, persoalan yang lebih penting adalah kualitas alokasi belanja negara.
"Di tengah ruang fiskal yang terbatas dan kebutuhan pembiayaan yang masih tinggi, setiap tambahan belanja seharusnya diarahkan ke program yang memberikan manfaat sosial paling besar, misalnya memperkuat kualitas pelaksanaan Makan Bergizi Gratis, memperbaiki basis data bantuan sosial, atau mempercepat penyelesaian kewajiban pemerintah kepada kontraktor infrastruktur," tutup Yusuf.
Baca Juga: Klik Maganghub.kemnaker.go.id, Ada Lowongan Di Kementerian PANRB, Uang Saku Rp 5 Juta
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
