Reporter: Abdul Basith | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mempermasalahkan pelaksanaan rekam biometrik Arab Saudi. Pasalnya, rekam biometrik dianggap menyulitkan bagi jamaah haji dan umrah Indonesia.
Pasalnya infrastruktur, Sumber Daya Manusia, dan mekanisme rekam biometrik tersebut belum berjalan dengan baik.
"Aturan negara kita sudah oke, pelaksanaan yang masih kita permasalahkan," ujar Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kemlu, Andri Hadi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR, Senin (21/1).
Mengenai kebijakan rekam biometrik, Kemlu menghormati keputusan pemerintah kerajaan Arab Saudi. Hal itu dinilai sebagai prosedur wajar sebagai persyaratan masuk ke suatu negara.
Namun, jamaah umrah dinilai Andri memiliki perbedaan. Jamaah umrah tersebar di seluruh daerah di Indonesia sehingga menyulitkan bila lokasi rekam biometrik hanya terdapat di beberapa daerah.
"Salah satu rekomendasi melakukan penundaan hingga infrastruktur sudah baik," terang Andri.
Selain itu, langkah yang dapat dilakukan adalah melakukan proses rekam biometrik di bandara sebelum keberangkatan. Hal itu berarti rekam biometrik bukan merupakan syarat visa bagi jamaah haji dan umrah.
Asal tahu saja sebelumnya pemerintah Kerajaan Arab Saudi mewajibkan rekam biometrik sebagai syarat pembuatanvisa haji dan umrah. Selain itu kerajaan Arab Saudi juga menunjuk perusahaan swasta VFS Tasheel sebagai penyelenggara rekam biometrik di Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
