Kementerian/Lembaga Berhemat, Airlangga Monitor Dampaknya ke Pertumbuhan Ekonomi

Rabu, 05 Februari 2025 / 18:58 WIB

ILUSTRASI. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) memberikan keterangan dalam konferensi pers terkait Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV Tahun 2024 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Rabu (5/2/2025). Realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 meleset dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar 5,2 persen, di mana pertumbuhan hanya mencapai 5,03 persen atau lebih rendah dibandingkan tahun 2023 sebesar 5,05 persen yang disebabkan dampak ketidakpastian ekonomi global yang turut memicu penurunan harga komoditas. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/tom.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah melakukan penghematan anggaran. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi akan terus dipantau pemerintah.

Ia optimistis dengan anggaran yang telah disepakati, aktivitas kementerian/lembaga dapat kembali berjalan normal, sehingga tetap mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di 2025.

"Apakah efisiensi anggaran berpengaruh, tentu kita akan monitor selanjutnya. Dan kita berharap bahwa dengan seluruhnya sudah disepakati anggaran, kita bisa berharap bahwa kementerian sudah mulai bergerak kembali," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (5/2).

Selain itu, Airlangga juga menyoroti dampak dari pelantikan kepala daerah yang dijadwalkan berlangsung pada Februari 2025 mendatang.

Menurutnya, momentum ini akan memberikan dorongan terhadap belanja daerah, yang pada akhirnya turut memperkuat perekonomian di berbagai daerah.

"Ditambah lagi nanti dengan pelantikan dari kepala daerah di bulan Februari tentu juga ada pengaruh daripada belanja daerah," katanya.

Seperti yang diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memerintahkan menteri dan pimpinan lembaga untuk mengidentifikasi rencana efisiensi belanja kementerian dan lembaga (K/L).

Perintah Sri Mulyani tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Efisiensi ini mencakup belanja operasional dan non-operasional di seluruh K/L.

Merujuk lampiran beleid itu, ada 16 item identifikasi rencana efisiensi. Salah satunya sektor infrastruktur dengan efisiensi anggaran mencapai 34,3%. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur Rp 400,35 triliun.

Angka tersebut cukup besar. Namun masih ada item dengan efisiensi anggaran yang lebih besar lagi. Di antaranya, alat tulis kantor (ATK), dengan efisiensi 90%, percetakan dan suvenir dengan efisiensi 75,9%, serta sewa gedung, kendaraan dan peralatan dengan efisiensi 73,3%.