/2025/06/16/1517039367.jpg "Kementerian PU Kantongi Pagu Rp 118,5 Triliun pada 2026")
Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengantongi pagu anggaran mencapai Rp 118,5 triliun untuk Tahun Anggaran (TA) 2026. Angka jumbo ini diarahkan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan di seluruh Indonesia sesuai amanat Presiden Prabowo Subianto.
Menteri PU Dody Hanggodo memaparkan rencana dan evaluasi anggaran kementeriannya dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Senin (17/11).
Dody menjelaskan, pagu efektif DIPA Kementerian PU TA 2025 sendiri telah meningkat signifikan, dari Rp 86,6 triliun pada September menjadi Rp 109,81 triliun per November 2025.
"Penambahan tersebut berasal dari buka blokir efisiensi dan pengesahan belanja modal LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan," jelasnya.
Baca Juga: Citi Indonesia Prediksi BI Tahan Suku Bunga pada November Ini
Untuk tahun 2026, kata Dody, anggaran Rp 118,5 triliun tersebut dialokasikan untuk berbagai sektor prioritas. Di antaranya adalah pembangunan jaringan irigasi, peningkatan konektivitas jalan nasional dan daerah, penyediaan air minum dan sanitasi, serta percepatan infrastruktur berbasis masyarakat.
Secara rinci, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menargetkan pembangunan 15 bendungan lanjutan, serta irigasi baru seluas 15.851 ha. Sementara, Ditjen Bina Marga menargetkan pembangunan jalan baru sepanjang 191 km dan peningkatan jalan 1.392 km, termasuk melaksanakan Inpres Jalan Daerah sepanjang 36,65 km.
Selain itu, Ketua Komisi V Lasarus, menyetujui pergeseran anggaran dan percepatan pelaksanaan pinjaman. Namun, pihaknya juga mendesak Kementerian PU untuk mempercepat realisasi anggaran 2025 yang saat ini realisasi keuangannya masih di posisi 59,06%.
Lasarus menekankan bahwa Kementerian PU harus menjadikan isu pemerataan alokasi anggaran antarwilayah sebagai fokus utama. Tujuannya adalah mengatasi kesenjangan pembangunan.
"Di era kepemimpinan Menteri Dody, mohon pemerataan antar wilayah menjadi isu utama untuk mengatasi kesenjangan. Infrastruktur yang perlu kita kejar terutama di luar pulau Jawa sebagai pusat sumber daya alam, namun di pulau Jawa juga tidak kalah penting karena pergerakan ekonomi juga masif," tandasnya.
Baca Juga: DPR Sahkan RUU KUHAP, Apindo: Kepastian Hukum Buat Dunia Usaha
Selanjutnya: Cristiano Ronaldo Dijadwalkan Kunjungi Gedung Putih, Bertemu Presiden Donald Trump
Menarik Dibaca: Hasil Australian Open 2025, 4 Ganda Indonesia Lolos ke Babak 16 Besar
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
