kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.871.000   -23.000   -1,21%
  • USD/IDR 16.420   -15,00   -0,09%
  • IDX 7.095   -46,49   -0,65%
  • KOMPAS100 1.030   -10,30   -0,99%
  • LQ45 803   -9,10   -1,12%
  • ISSI 223   -2,38   -1,06%
  • IDX30 419   -4,71   -1,11%
  • IDXHIDIV20 502   -8,79   -1,72%
  • IDX80 116   -1,49   -1,27%
  • IDXV30 119   -2,82   -2,32%
  • IDXQ30 138   -1,77   -1,27%

Kementerian ATR/BPN: Omnibus law permudah masalah lahan untuk investasi


Selasa, 21 Januari 2020 / 15:17 WIB
Kementerian ATR/BPN: Omnibus law permudah masalah lahan untuk investasi
ILUSTRASI. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Wamenkeu Suahasil Nazara, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, dan Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani usai Rapat Koordinasi Omnibus Law di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kamis (12/12)


Reporter: Abdul Basith | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan omnibus law cipta lapangan kerja mempermudah masalah lahan untuk investasi.

Hal yang berkaitan dengan pertanahan terdapat dalam 4 klaster. Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Himawan Arief menekankan sebagian besar revisi diambil dari revisi UU Pertanahan.

Baca Juga: Omnibus law dikhawatirkan dapat mengancam HAM dan lingkungan

"Omnibus law memang kami sudah menyelesaikan semua rancangan dan usulan kami ada 4 klaster dalam omnibus law," ujar Himawan saat konferensi pers, Selasa (21/1).

Himawan bilang nantinya omnibus law akan memberi kemudahan bagi investor untuk mendapatkan kepastian lahan. Hal itu akan meningkatkan daya saing untuk sektor investasi. 

Omnibus law akan menyederhanakan sejumlah perizinan namun menekankan pada standar. Berbagai standar ditingkatkan untuk menjadi persyaratan.

Baca Juga: Faisal Basri: Investasi turun, biang keladinya adalah pemerintah sendiri

Pada omnibus law cipta lapangan kerja juga terdapat tambahan untuk pengadaan tanah. Bila sebelumnya terdapat 18 poin pengadaan tanah, dalam omnibus law akan ditambah.




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Digital Marketing for Business Growth 2025 : Menguasai AI dan Automation dalam Digital Marketing

[X]
×