Reporter: Vendi Yhulia Susanto | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pertanian (Kementan) menyebutkan, akan membuat rencana aksi rawan pangan. Hal ini dilakukan untuk mengentaskan daerah rawan pangan yang ada di Indonesia.
Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan Agung Hendriadi mengatakan, terdapat 88 kabupaten/kota yang rentan rawan pangan pada tahun 2018. Sebab itu, pihaknya mengajak kementerian/lembaga terkait untuk mengentaskan daerah rawan pangan tersebut.
"(Rencana aksi) Ini harus selesai sebelum 2020," kata Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan, Agung Hendriadi, Rabu (30/10).
Baca Juga: Kementan sebut 88 kabupaten/kota di Indonesia rentan rawan pangan
Agung mengatakan, rencana aksi tersebut akan melibatkan lintas kementerian/lembaga, diantaranya, Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Lembaga Ketahanan Nasional.
Kerjasama ini tidak hanya untuk mengentaskan rawan pangan, tetapi juga aspek lain. Seperti aspek kesehatan yakni stunting, mengentaskan kemiskinan, memberi akses air bersih dan listrik serta memberdayakan ekonomi masyarakat.
Agung mencontohkan, saat ini pihaknya memiliki beberapa program untuk mengintervensi daerah rawan pangan. Antara lain, pengembangan korporasi usaha tani (PKU), lumbung pangan masyarakat, kawasan rumah pangan lestari (KRPL).
Baca Juga: Cari info syarat CPNS 2019 pusat? Ini daftar lengkap situs dan medsosnya!
Saat ini tercatat sudah ada 2.300 KRPL di Indonesia. Pembentukan KRPL ini bertujuan untuk mengentaskan stunting. Sedangkan PKU untuk membina kelompok tani dalam berwirausaha.
Kemtan menargetkan pada 2020 mendatang akan ada 14 PKU di 14 Kabupaten/Kota. Yaitu Kab. Aceh Singkil (Aceh), Kab. Gunung Sitoli (Sumatera Utara), Kab. Solok (Sumatera Barat), Kab. Tanjung Jabung Timur (Jambi), Kab. Bangka (Bangka Belitung), Kab. Sintang (Kalimantan Barat), Kab. Kutai Timur (Kalimantan Timur).
Selain itu, Kab. Sampang (Jawa Timur), Kab. Sigi (Sulawesi Tengah), Kab. Minahasa Selatan (Sulawesi Utara), Kab. Tidore Kepulauan (Maluku Utara), Kota Tual (Maluku), Kab. Sumba Tengah (NTT), dan Kab. Keerom (Papua).
Baca Juga: Kementan segera sinkronkan data lahan dengan BPS
Sementara itu saat ini Kementan menyebutkan telah ada 3.900 lumbung pangan yang tersebar di seluruh Indonesia. Hanya saja, Kementan mengakui tidak semua lumbung pangan itu berfungsi lagi. Agung mengatakan, saat ini pihaknya akan mengindentifikasi mana lumbung pangan yang sudah tidak berfungsi dan mana yang masih berfungsi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
