Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan bahwa capaian penggunaan produk dalam negeri baru mencapai 41,7% dari Rp 1.159 Triliun total nilai rencana belanja pengadaan.
“Untuk tahun 2024, sampai dengan 16 September 2024, K/L dan Pemda baru membelanjakan Rp 483 Triliun untuk PDN. Memang sudah melebihi target Perpres, namun capaian penggunaan produk dalam negeri baru mencapai 41,7% dari Rp 1.159 Triliun total nilai rencana belanja pengadaan yang diumumkan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP),” jelas Menteri Peridustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan, Rabu (10/10).
Meski begitu, dirinya mengatakan masih optimis bahwa sisa anggaran akan lebih banyak dioptimalkan untuk pembelian produk dalam negeri, terutama yang telah bersertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
“Masih ada waktu untuk mengejar belanja pengadaan PDN untuk tahun ini. Saya yakin hasil tahun ini akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya mengingat Pokja Timnas P3DN yang dibantu oleh Tim P3DN masing-masing instansi sudah saling bersinergi untuk mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri,” tambahnya.
Baca Juga: Survei MSI Belanja Masyarakat Menguat Pada Kuartal III-2024
Dia menambahkan pada tahun 2022, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah telah membelanjakan Rp 440,3 Triliun untuk belanja Produk Dalam Negeri (PDN), yang melampaui target belanja PDN minimal Rp 400 Triliun sesuai amanat Inpres Nomor 2 Tahun 2022.
Sedangkan pada tahun 2023, K/L dan Pemda telah membelanjakan Rp 582,5 Triliun untuk PDN atau naik 32,3% dari tahun sebelumnya. Pemerintah berupaya menyamai capaian tersebut di tahun 2024.
Dalam Pembukaan Rapat Kerja Tim Nasional P3DN dan Forum Komunikasi Tim P3DN, Menperin menyebutkan bahwa keberhasilan peningkatan penggunaan produk dalam negeri ini adalah hal yang tidak terduga. Terdapat sinergi dan kerja sama dari berbagai instansi yang kini telah menunjukkan komitmennya untuk mengawal penggunaan produk dalam negeri.
Untuk mendukungnya, Kementerian Perindustrian juga terus mempersiapkan ekosistem penggunaan produk dalam negeri mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan juga pengawasan yang melibatkan berbagai unsur Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan juga pihak terkait lainnya. Segala bentuk ekosistem yang telah terbangun harus tetap dijaga agar dapat berlanjut di masa pemerintahan yang baru.
“Meskipun masa pemerintahan akan berakhir, Program P3DN harus terus melaju. Kita harus teguh, kokoh, melindungi, dan siap pasang badan untuk produk dalam negeri. Targetnya adalah produk bersertifikat TKDN ini dapat membantu pengurangan impor sampai dengan 5% sesuai dengan amanat dari Inpres 2/2022,” tegas Agus.
Baca Juga: Kemampuan Mencicil Nasabah Ritel Turun, Ini Alasannya
Menperin menyampaikan harapannya agar setiap instansi bisa pasang badan untuk menghalau masuknya produk impor yang ditakutkan bisa menggerus produk asli Indonesia.
Semakin banyak penggunaan produk dalam negeri khususnya yang bersertifikat TKDN, investasi akan semakin meningkat, tenaga kerja semakin banyak terserap, struktur industri semakin kuat dan penerimaan pajak juga akan terus naik, yang akhirnya perekonomian nasional akan semakin bertumbuh dan menguat. Inilah hasil akhir yang kita harapkan dari setiap rupiah yang dibelanjakan untuk produk dalam negeri.
“Perekonomian nasional ada di tangan kita. Kemandirian bangsa, tenaga kerja Indonesia, hingga keputusan apakah kita akan menjadi negara maju atau terus menerus terjebak sebagai negara berkembang ada pada keputusan Bapak Ibu. Sekali lagi, saya berpesan untuk terus mengoptimalkan program P3DN ini. Pakai PDN, Wajib TKDN,” kata Agus.
Baca Juga: Pengusaha Minta Pemerintahan Prabowo Naikkan Batas PTKP, Demi Menjaga Daya Beli
Selanjutnya: Kenali 5 Obat Asam Lambung Alami yang Bisa Dijadikan Alternatif
Menarik Dibaca: Waspada Bencana di 25 Provinsi, Cek Peringatan Dini Cuaca Besok (10/10) Hujan Lebat
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
