kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.483.000   -4.000   -0,16%
  • USD/IDR 16.724   -12,00   -0,07%
  • IDX 8.618   -59,15   -0,68%
  • KOMPAS100 1.184   -5,89   -0,50%
  • LQ45 852   -0,86   -0,10%
  • ISSI 307   -3,32   -1,07%
  • IDX30 439   1,78   0,41%
  • IDXHIDIV20 511   4,81   0,95%
  • IDX80 133   -0,51   -0,38%
  • IDXV30 138   -0,59   -0,43%
  • IDXQ30 140   1,06   0,76%

Kemenkeu Siap Restrukturisasi hingga Penghapusan Pinjaman PEN Pemda Terdampak Bencana


Jumat, 19 Desember 2025 / 06:54 WIB
Kemenkeu Siap Restrukturisasi hingga Penghapusan Pinjaman PEN Pemda Terdampak Bencana
ILUSTRASI. Wamenkeu Suahasil


Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memberikan restrukturisasi hingga penghapusan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada pemerintah daerah (Pemda) yang terdampak bencana alam dan masih memiliki kewajiban pinjaman tersebut.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, pinjaman PEN merupakan fasilitas pinjaman kepada Pemda yang diberikan pada masa pemulihan ekonomi nasional saat pandemi Covid-19, yang sebagian besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur daerah.

“Kami melihat sejumlah kabupaten dan kota yang terdampak bencana masih memiliki pinjaman PEN. Karena itu kita akan melakukan assessment infrastrukturnya. Kalau masih bisa dipakai, kami siap untuk melakukan memberikan restrukturisasi pinjaman, diperpanjang tenornya, dan dikurangi cicilannya,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita Edisi Desember, Kamis (18/12/2025).

Baca Juga: Kemenkeu Pastikan TKD 2026 Tanpa Syarat bagi Daerah Bencana

Nantinya, pemerintah akan melakukan asesmen menyeluruh terhadap kondisi infrastruktur yang dibiayai oleh pinjaman PEN tersebut sebelum menentukan bentuk kebijakan yang akan diambil.

Jika infrastruktur yang dibangun masih dapat digunakan, pemerintah akan memberikan restrukturisasi pinjaman berupa perpanjangan tenor serta mengurangi besaran cicilan agar tidak memberatkan keuangan Pemda.

"Tapi kalau infrastrukturnya sudah rusak berat, bahkan kalau sudah terdampak longsor kemudian sama sekali tidak bisa dipakai, maka kita bisa melakukan penghapusan atas pinjaman tersebut sehingga tidak menjadi beban pemerintah daerah," tegas Suahasil.

Untuk memastikan tata kelola yang baik dan akuntabel, Suahasil menegaskan bahwa proses asesmen akan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Pemda terkait.

“Kita akan bekerja sama dengan BPKP dan Pemda untuk melihat kondisi infrastruktur tersebut secara objektif,” pungkasnya.

Selanjutnya: Ada Bibit Siklon Tropis 93S, Prakiraan Cuaca di Jawa Hujan Lebat di Semua Porvinsi

Menarik Dibaca: Ada Bibit Siklon Tropis 93S, Prakiraan Cuaca di Jawa Hujan Lebat di Semua Porvinsi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×