Kemenkeu optimis realisasi pembiayaan utang bisa capai target hingga akhir tahun 2020

Penulis: Venny Suryanto | Editor: Handoyo

Berdasarkan Perpres 72/2020, pemerintah targetkan pembiayaan utang tersebut bisa mencapai Rp 1.220,5 triliun. Deni menjelaskan untuk memenuhi target itu pemerintah juga melakukan sinergi dengan Bank Indonesia dalam upaya percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional dengan partisipasi BI dalam pembelian SBN di pasar perdana.

Sementara itu, realisasi penerbitan SBN sesuai SKB I hingga 13 Oktober 2020 telah mencapai Rp 61,63 triliun yang terdiri dari Surat Berhara Syariah Negara (SBSN) Rp 29,05 triliun dan Surat Utang Negara (SUN) mencapai Rp 32,58 triliun. 

Dalam laporan APBN KiTa, realisasi penerbitan SBN sesuai SKB II atau Burden Sharing dengan Bank Indonesia juga terbagi menjadi pembiayaan public goods mencapai Rp 229,68 triliun atau sudah mencapai 57,77% dari target yakni Rp 397,56 triliun. Sementara pembiayaan untuk non public goods mencapai Rp 91,13 triliun atau sekitar 51,48% dari target sebesar Rp 177,03 triliun. 

Ekonom CORE, Piter Abdullah menilai manajemen utang pemerintah di Indonesia sudah diakui banyak pihak sangat prudent dan baik. Namun, menurutnya permasalahan utang pemerintah bukan pada nominal namun lebih kepada pengelolaan kemampuan untun membayarnya.

“Untuk Itu pemerintah sudah mengatur agar Ada kesesuaian antara utang yang jatuh tempo dengan utang baru. Sehingga harus ada keseimbangan antara utang jangka pendek dan jangka panjang,” katanya. 

Namun, hingga saat ini utang pemerintah masih didominasi oleh utang jangka panjang sehingga beban jangka pendek nya dapat terkelola dengan baik yang artinya ada jaminan  atau kemampuan untuk membayar kembali. 

Piter menilai, di tengah pandemi ini memang harus Ada terobosan baru untuk pembiayaan utang yakni  adanya pembiayaan dari bank sentral. “Tanpa burden sharing dengan BI pengelolaan utang pemerintah akan sangat sulit. Jadi burden sharing BI dan pemerintah menurut saya hendaknya dapat diteruskan hingga tahun 2022,” tutupnya. 

Selanjutnya: Dorong daya beli, realisasi burden sharing sudah 63,53% dari anggaran public goods

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News