Reporter: Venny Suryanto | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah pusat hingga akhir September 2020 mencapai Rp 5.756,87 triliun dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 36,41 persen.
Secara nominal, posisi utang Pemerintah Pusat juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Dalam laporan APBN KiTa edisi Oktober 2020 menjelaskan bahwa peningkatan tersebut disebabkan oleh pelemahan ekonomi akibat Covid-19 serta peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional.
Sementara itu, pemerintah juga telah merealisasikan pembiayaan utang hingga akhir September 2020 yang mencapai Rp 810,77 triliun. Pembiayaan tersebut terbagi atas realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Neto sebesar Rp 790,64 triliun atau tumbuh 155,1% dari tahun sebelumnya dan realisasi pinjaman Rp 20,13 triliun atau tumbuh negatif 259,5% dari tahun sebelumnya.
Untuk pinjaman (neto) terbagi dalam dua kategori yakni pinjaman dalam negeri sebanyak Rp 1.997 triliun dan pinjaman luar negeri sebanyak Rp 18.134 triliun.
Baca Juga: Kupon ORI018 terendah sepanjang sejarah, minat investor tetap tinggi
Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Deni Ridwan menjelaskan realisasi pembiayaan anggaran hingga akhir September 2020 sudah mencapai Rp784,67 triliun atau 75,5% dari target pada APBN pada Perpres 72/2020.
“Pembiayaan ini utamanya bersumber dari pembiayaan utang dimana realisasi SBN neto sebesar Rp790,6 triliun sedangkan pinjaman neto mencapai Rp20,1 triliun,” kata Deni kepada KONTAN, Senin (26/10).
Sehingga, sisi pembiayaan utang, pemerintah juga cukup optimis untuk mencapai target pembiayaan hingga akhir tahun sesuai dengan Perpres 72/2020 sebesar Rp 1.039,2 triliun.
Hal itu terdorong dari likuiditas yang cukup tinggi dan investasi asing yang mulai meningkat di pasar SBN memberikan pengaruh yang positif pada capaian lelang SUN minggu lalu (20/10).
“Lewat lelang SUN Pemerintah menyerap permintaan pasar sebesar Rp32,7 triliun. Selain melalui lelang, pemerintah juga memenuhi target pembiayaan melalui penerbitan SBN ritel serta penerbitan melalui private placement,” jelasnya.
Berdasarkan Perpres 72/2020, pemerintah targetkan pembiayaan utang tersebut bisa mencapai Rp 1.220,5 triliun. Deni menjelaskan untuk memenuhi target itu pemerintah juga melakukan sinergi dengan Bank Indonesia dalam upaya percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional dengan partisipasi BI dalam pembelian SBN di pasar perdana.
Sementara itu, realisasi penerbitan SBN sesuai SKB I hingga 13 Oktober 2020 telah mencapai Rp 61,63 triliun yang terdiri dari Surat Berhara Syariah Negara (SBSN) Rp 29,05 triliun dan Surat Utang Negara (SUN) mencapai Rp 32,58 triliun.
Dalam laporan APBN KiTa, realisasi penerbitan SBN sesuai SKB II atau Burden Sharing dengan Bank Indonesia juga terbagi menjadi pembiayaan public goods mencapai Rp 229,68 triliun atau sudah mencapai 57,77% dari target yakni Rp 397,56 triliun. Sementara pembiayaan untuk non public goods mencapai Rp 91,13 triliun atau sekitar 51,48% dari target sebesar Rp 177,03 triliun.
Ekonom CORE, Piter Abdullah menilai manajemen utang pemerintah di Indonesia sudah diakui banyak pihak sangat prudent dan baik. Namun, menurutnya permasalahan utang pemerintah bukan pada nominal namun lebih kepada pengelolaan kemampuan untun membayarnya.
“Untuk Itu pemerintah sudah mengatur agar Ada kesesuaian antara utang yang jatuh tempo dengan utang baru. Sehingga harus ada keseimbangan antara utang jangka pendek dan jangka panjang,” katanya.
Namun, hingga saat ini utang pemerintah masih didominasi oleh utang jangka panjang sehingga beban jangka pendek nya dapat terkelola dengan baik yang artinya ada jaminan atau kemampuan untuk membayar kembali.
Piter menilai, di tengah pandemi ini memang harus Ada terobosan baru untuk pembiayaan utang yakni adanya pembiayaan dari bank sentral. “Tanpa burden sharing dengan BI pengelolaan utang pemerintah akan sangat sulit. Jadi burden sharing BI dan pemerintah menurut saya hendaknya dapat diteruskan hingga tahun 2022,” tutupnya.
Selanjutnya: Dorong daya beli, realisasi burden sharing sudah 63,53% dari anggaran public goods
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
