Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementrian Keuangan (Kemenkeu) masih akan menerbitkan surat utang sebesar Rp 157 triliun pada akhir tahun ini.
Rencana penerbitan itu sesuai dengan kesepakatan Surat Keputusan Bersama (SKB) III antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) terkait pembagian beban pembiayaan APBN 2021.
“Sisa pengadaan utang tunai adalah tinggal melakukan penerbitan SKB III sebesar Rp157 triliun yang akan kita lakukan di akhir tahun ini," ujar Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR Kementerian Keuangan Riko Amir di konferensi pers virtual, Senin (13/12).
Amir mengatakan penerbitan utang sesuai penerbitan SKB III ini akan disesuaikan dengan strategi optimalisasi yang merujuk pada kebutuhan kas dan koordinasi dengan BI.
Baca Juga: Ekonom sepakat strategi pembiayaan utang pemerintah di 2022 sudah tepat
Adapun untuk mengestimasi dengan penerbitan utang tahap akhir dengan bank sentral nasional, maka realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) akan mencapai Rp 1.144,6 triliun pada akhir tahun ini. Ia mengklaim realisasi ini lebih rendah dari proyeksi awal pemerintah.
Sampai akhir 2021, realisasi utang akan berkurang secara signifikan di kisaran Rp 300 triliun dari rencana awal.
Sementara untuk realisasi pinjaman dari lembaga internasional, baik secara bilateral dan multilateral mencapai US$ 2,92 miliar atau setara Rp 41,84 triliun (kurs Rp14.330 per dolar AS) sepanjang tahun ini.
Realisasi tersebut berasal dari pinjaman Bank Dunia US$ 1,05 miliar, Bank Pembangunan Asia (ADB) sebesar US$1 miliar, Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) US$ 475 juta, Bank Infrastruktur dan Investasi Asia (AIIB) US$ 37,5 juta, dan lainnya.
Baca Juga: Tutup defisit APBN, Kemenkeu bakal terbitkan SBN Rp 991 triliun pada 2022
Lebih lanjut, Amir mengatakan Indonesia tidak hanya mendapat pinjaman dari lembaga-lembaga tersebut, namun juga berhasil menegosiasikan konversi terhadap bunga mata uang pinjaman.
Konversi didapat dari ADB senilai US$ 6,9 miliar dan Bank Dunia US$ 700 juta.
“Konversi pinjaman ini menjadi bagian strategi pemerintah dalam mengelola pinjaman. Tujuannya untuk menurunkan risiko fluktuasi pembayaran bunga utang ke depan,” tutur Amir.
Baca Juga: Realisasi utang tahun ini lebih rendah Rp 300 triliun dari target
Nantinya, akan terdapat efisiensi biaya bunga pinjaman luar negeri mencapai Rp 68 miliar sampai Desember 2021.
Selanjutnya, penghematan pembayaran bunga pinjaman mencapai Rp 588,31 miliar pada 2022 dan Rp 3,58 triliun dari Desember 2021 sampai jatuh tempo terakhir pada 2038.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
