Kemenkeu Klaim Fasilitas Kepabeanan Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Ini Kata Ekonom

Reporter: Rashif Usman | Editor: Noverius Laoli

Nailul juga menyoroti, meskipun pemberian fasilitas tersebut baik untuk perusahaan, namun bagi individu yang tidak mempunyai kesempatan memperoleh fasilitas kepabeanan juga perlu diperhatikan.

Menurutnya, saat ini banyak pelaku usaha individu yang bisa menghasilkan uang dari aktivitas impor dan memberikan dampak positif.

"Saya rasa mungkin perlu ada fasilitas bagi individu yang bekerja di bidang industri digital. Tidak perlu atas nama perusahaan atau apa pun. Jadi bisa diperluas," tutupnya.

Baca Juga: Resmi Terbit, Intip Lebih Detail 9 Insentif Pajak Penghasilan di IKN

Sebagai tambahan informasi, DJBC mencatat nilai fasilitas yang diberikan untuk pembebasan/pengembalian bea masuk, pajak dalam rangka impor dan/atau cukai sebesar Rp 121,59 triliun di tahun 2023. Sementara, pada periode Januari hingga April 2024, nilai fasilitasnya sebesar Rp 45,82 triliun.

Insentif tersebut juga telah menghasilkan investasi sebesar Rp 200 triliun setiap tahun.

Selain itu, pemberian fasilitas kepabeanan berkontribusi pada penerimaan pajak. Dalam rinciannya, perusahaan yang menerima fasilitas tersebut telah berkontribusi terhadap setoran pajak Rp 200 triliun kepada pemerintah pusat dan Rp 11 triliun kepada pemerintah daerah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Nasional

Kemenkeu Klaim Skema Tarif Efektif PPh 21 Tidak Membebani Wajib Pajak

Nasional

Kemenkeu Klaim Insentif PPN DTP Perumahan Membawa Dampak ke Perekonomian

Industri

Blue Bird (BIRD) Klaim Pilpres 2024 Dorong Permintaan Transpostasi

Nasional

Pertumbuhan Ekonomi 6%-7% Realistis Atau Tidak? ini Kata Ekonom Core

Nasional

Aturan Rush Handling Diperbaharui, Kemenkeu Klaim Pengiriman Barang Impor Kian Mudah

Peluang Usaha

Kemenparekraf Dorong Pelaku Ekonomi Kreatif Lewat Apresiasi Kreasi Indonesia 2024