Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sampai 14 Desember 2922 mengalami peningkatan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, negara telah mengantongi PNBP sebesar Rp 551,1 triliun pada periode laporan. Ini setara 114,4% dari target yang dipatok pemerintah pada tahun ini.
Dari total realisasi PNBP tersebut, terdiri dari, pertama , PNBP sumber daya alam (SDA) migas yang tercatat Rp 136,4 triliun atau naik 56,6% dari penerimaan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 87,1 triliun.
Peningkatan ini ditopang oleh realisasi minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) dalam 11 bulan terakhir. Adapun harga rata-rata ICP Januari hingga November 2022 sebesar US$ 98,91 per barel atau naik 45,39% yoy.
Baca Juga: Lampaui Target, Penerimaan Pajak Medio Desember 2022 Capai Rp 1.634 Triliun
"Ini karena harga minyak yang cenderung tinggi, di satu sisi memberikan tambahan penerimaan negara, namun kita lihat subsidi dan kompensasinya lebih mencapai Rp 480 triliun sendiri. Jadi penerimaan negaranya naik, tapi belanja subsidinya naik lebih besar lagi," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (21/12).
Kedua , PNBP SDA nonmigas tercatat Rp 109,6 triliun atau tumbuh 121,8% dari penerimaan pada periode sama tahun 2021 yang sebesar Rp 49,4 triliun.
Ini didorong oleh peningkatan harga batubara, dengan rata-rata harga batubara Januari hingga November 2022 sebesar US$ 276,1 per ton atau naik 134,0%. Juga harga nikel yang pada Januari hingga November 2022 tercatat US$ 25.521,3 per ton.
"Dengan komoditas boom kita mendapatkan PNBP naiknya dua kali lipat yaitu Rp 109,6 triliun," katanya.
Baca Juga: Sri Mulyani Beberkan Alasan Pemerintah Kerek Tarif Cukai Rokok pada 2023
Kemudian, terbitnya PP 26/2022 tentang jenis dan tarif PNBP pada Kementerian ESDM juga ikut meningkatkan realisasi PNBP. Selain itu, peningkatan PNBP SDA nonmigas juga didukung oleh penerimaan sektor perikanan yang tumbuh 70,2% secara tahunan.
Ketiga , komponen kekayaan negara dipisahkan (KND) membukukan pendapatan sebesar Rp 40,6 triliun atau tumbuh 33,1% secara tahunan.
Dengan capaian ini, pendapatan KND bahkan sudah mencapai 109,5% dari target yang dipatok oleh pemerintah. Adanya kenaikan setoran dividen BUMN ini didominasi oleh bank Himbara yang naik 80,9%, berbanding terbalik dengan BUMN non perbankan yang justru turun 5%.
"Itu BUMN selain mendapatkan PMN yang mencapai puluhan triliun, kita lihat BUMN juga mulai memulihkan setoran dividennya mencapai Rp 40,6 triliun," tutur Sri Mulyani.
Baca Juga: Tahun Ini LMAN Mampu Kumpulkan PNBP Hingga Rp 630 Miliar dari Optimalisasi Aset
Keempat , pendapatan PNBP lainnya tercatat Rp 187,6 triliun atau tumbuh 37,3% secara tahunan. Utamanya disebabkan oleh peningkatan pendapatan penjualan hasil tambang, pendapatan DMO (minyak mentah), serta layanan pada kementerian/lembaga (K/L) seperti layanan administrasi hukum, perizinan tenaga kerja asing, dan layanan kepolisian.
Kelima, komponen Badan Layanan Umum (BLU) menorehkan kinerja yang berbeda. Pendapatan BLU turun 30,1% secara tahunan menjadi Rp 76,9 triliun. Penurunan ini utamanya disebabkan berkurangnya pendapatan pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit dan juga pendapatan klaim BPJS.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
