Reporter: Venny Suryanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan, hingga 31 Oktober 2021 pemerintah daerah baru membelanjakan anggaran sebesar Rp 678,41 triliun atau baru 62,77% dari pagu anggaran sebesar Rp 1.080,7 triliun.
Dalam paparan APBN KiTa edisi November 2020, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan, belanja daerah yang belum terserap masih tersisa banyak mendekati akhir tahun 2020.
Artinya, anggaran yang belum dibelanjakan daerah sebesar Rp 401,59 triliun pada kuartal IV-2020. Sehingga Sri Mulyani berharap dengan angka yang cukup signifikan tersebut, daerah diharapkan bisa mengoptimalkan belanja tersebut.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, mengatakan, realisasi belanja pemda yang masih kecil itu disebabkan karena daerah-daerah harus melakukan realokasi dan refokusing anggaran akibat pandemi Covid-19.
Baca Juga: Hingga akhir Oktober, sisa anggaran belanja daerah masih Rp 402 triliun
“Sehingga belanjanya agak terhambat namun seharusnya segera direspons dengan langkah cepat dengan menyesuaikan kondisi yang extraordinary ini,” ujar Prima saat dihubungi KONTAN, Kamis (3/12).
Prima juga mengatakan, saat ini beberapa daerah telah melakukan respons yang cepat. Namun beberapa daerah juga masih belum memiliki terobosan dalam melakukan percepatan belanja yang berkualitas. Sayangnya Prima belum menyebutkan daerah-daerah mana saja yang dimaksud.
Adapun upaya pemerintah pusat pun terus dilakukan untuk mengingatkan pemda baik melalui program bimbingan teknik (bimtek) maupun aturan yang dimaksudkan untuk memberikan bimbingan bagi pemda-pemda.
Mengingat belanja daerah turut berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi, tentunya sisa belanja daerah harus dioptimalkan dengan percepatan belanja.
Baca Juga: Sri Mulyani sebut pajak harus mengikuti perkembangan teknologi
“Belanja daerah tentu saja akan mempengaruhi belanja secara aggregat oleh karena itu kami mendorong terus kepada Pemda untuk melakukan percepatan belanja dengan prosedur yang benar,” katanya.
Dengan demikian Prima pun optimis realisasi belanja daerah bisa capai 100% hingga akhir tahun 2020. Hal ini mengingat juga bahwa daerah biasanya akan membayar tagihannya di akhir tahun.
“Kami masih optimis realisasi belanjanya akan dapat mendekati 100% pada akhir tahun,” tutupnya.
Selanjutnya: Sri Mulyani ingatkan bayar pajak kewajiban konstitusi seluruh masyarakat Indonesia
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
