Kemenkes: Aturan Kemasan Rokok Polos untuk Tekan Prevalensi Perokok Anak dan Remaja

Rabu, 15 Juli 2026 / 20:06 WIB

ILUSTRASI. Aturan kemasan rokok polos disusun untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan ketentuan pengendalian produk tembakau dan rokok elektronik (Dok/Kementerian Kesehatan)

Penulis: Chelsea Anastasia | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebut Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik ditujukan untuk memperkuat upaya pengendalian produk tembakau dan rokok elektronik. Teruama untuk menekan prevalensi perokok anak dan remaja.

Asal tahu saja, salah satu ketentuan yang dimuat dalam rancangan tersebut adalah penerapan standardisasi kemasan (plain packaging), yaitu pengaturan tampilan kemasan produk tembakau dan rokok elektronik dengan tujuan mengurangi daya tarik konsumen terhadap produk tersebut.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, aturan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 di bidang kesehatan.

Kelompok yang menjadi sorotan dalam regulasi ini meliputi anak, remaja, dan kelompok rentan. Selain itu, aturan tersebut juga diarahkan untuk mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.

"Regulasi ini diharapkan dapat menurunkan prevalensi perokok anak dan remaja sesuai target nasional," ujar Nadia kepada Kontan, Rabu (15/7/2026).

Menurut Kemenkes, RPMK ini juga disusun untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan ketentuan pengendalian produk tembakau dan rokok elektronik serta meningkatkan perlindungan masyarakat dari risiko kesehatan akibat konsumsi produk tersebut.

Nadia mengatakan, saat ini rancangan regulasi tersebut masih dalam tahap harmonisasi antar kementerian/lembaga. Kemenkes menargetkan RPMK dapat diterbitkan pada tanggal 26 Juli 2026, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

"Berbagai masukan dari kementerian/lembaga, pelaku usaha, akademisi, organisasi profesi, dan masyarakat telah menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan substansi pengaturan," ujarnya.

Selain itu, dalam beleid juga telah diatur masa penyesuaian bagi pelaku usaha agar implementasi kebijakan dapat dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, Nadia bilang, Kemenkes berharap tujuan perlindungan kesehatan masyarakat tetap dapat dicapai tanpa mengabaikan kebutuhan adaptasi bagi pelaku usaha.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News