/2025/10/10/1992860363.jpg "Kemenhut Kaji Skema Perdagangan Karbon untuk Pendanaan Taman Nasional")
Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kehutanan tengah mengkaji skema perdagangan karbon untuk pendanaan berkelanjutan taman nasional.
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengatakan selama ini sumber pendanaan untuk taman nasional masih bersumber dari APBN. Padahal, taman nasional memiliki fungsi hidrologis dan fungsi yang sangat penting bagi ekologi.
"Oleh karena ini, kedepan bagaimana kita bisa menggalang alternatif inovasi pendanaan taman nasional agar tidak membebani APBN saja," kata Rohmat dijumpai di kantornya, Senin (16/3/2026).
Baca Juga: Dukung 3 Juta Rumah, KAI Bakal Bangun 2.200 Unit Rusun di Stasiun Manggarai
Rohmat mencatat anggaran yang dikumpulkan ini akan digunakan untuk merehabilitasi kawasan konservasi yang terdegradasi atau kritis.
Untuk itu, menurutnya pendanaan alternatif non APBN khususnya dari internasional melalui skema perdagangan karbon menjadi salah satu opsi yang tengah dikaji.
"Saat ini Taman Nasional masih menjadi cost center ya. Kalau kita bicara anggarannya memang besar, tapi ini jadi amanat UU untuk pengolahan kawasan konservasi," lanjut Rohmat.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional. Satgas ini akan mencari skema pendanaan berkelanjutan agar pengelolaan taman nasional dapat lebih optimal dan memberikan manfaat bagi pelestarian alam serta kesejahteraan masyarakat.
"Satgas ini nanti akan diketuai oleh Pak Hashim Djojohadikusumo, kemudian saya menjadi wakil beserta wakil yang lainnya adalah Bu Maria Eka Pengestu. Kita akan mencari pendanaan yang inovatif yang sustain termasuk melibatkan private sector agar sekali lagi taman nasional kita menjadi taman nasional yang berkelas dunia," tegas Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam keterangan resminya, Kamis (12/3/2026).
Baca Juga: Hashim Pastikan Tak Ambil Untung dari Program 3 Juta Rumah Pemerintah
Indonesia saat ini memiliki 57 taman nasional yang menjadi kawasan penting bagi konservasi keanekaragaman hayati. Pemerintah menilai diperlukan pendekatan baru dalam pembiayaan dan pengelolaannya agar taman nasional tidak hanya menjadi pusat konservasi, tetapi juga mampu mendukung pengembangan ekowisata yang berkelanjutan.
“Komersialisasi tentu, tapi yang harus dicatat komersialisasinya tidak menjadi tourism yang bersifat masif. Tapi yang harus menjadi tujuan utamanya adalah menjaga lingkungan hidup menjaga hutan, dengan tetap ada aspek komersialnya,” tuturnya.
Sebagai langkah awal, pemerintah akan menyiapkan beberapa proyek percontohan pengelolaan taman nasional, salah satunya di kawasan Taman Nasional Way Kambas.
Program ini juga akan mengatasi konflik antara manusia dan gajah yang selama ini terjadi di wilayah sekitar taman nasional tersebut melalui pembangunan pagar atau kanal pembatas, serta program pemberdayaan masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
