/2018/11/30/1715534666.jpg "Ruang Fiskal Berpotensi Cepat Tergerus Jika Harga Minyak dan Rupiah Terus Tertekan")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Posisi kas pemerintah yang kini mencapai sebesar Rp 513 triliun dinilai mencerminkan likuiditas negara yang masih kuat.
Namun, besarnya kas tersebut belum dapat dijadikan ukuran utama ketahanan fiskal Indonesia dalam menghadapi gejolak ekonomi global, terutama risiko lonjakan harga minyak dan pelemahan nilai tukar rupiah.
Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan, terdapat perbedaan mendasar antara posisi kas pemerintah dan bantalan fiskal yang sesungguhnya.
Menurutnya, angka Rp 513 triliun yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merupakan posisi kas yang dikelola Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk memastikan operasional negara berjalan lancar.
Baca Juga: Harga Minyak Dunia Tembus Level Tertinggi dalam Sepekan, Dipicu Konflik Iran
"Saya kira kita perlu membedakan dua hal yang sering tercampur dalam diskusi publik. Angka Rp 513 triliun yang disebut Menkeu Purbaya merupakan posisi kas pemerintah yang dikelola Ditjen Perbendaharaan. Uang ini pada dasarnya adalah likuiditas untuk memastikan operasional negara berjalan lancar dan sebagian besar sudah memiliki alokasi belanja hingga akhir tahun," ujar Yusuf kepada Kontan, Minggu (7/6/2026).
Karena itu, Yusuf menilai angka tersebut tidak bisa sepenuhnya dianggap sebagai ruang fiskal yang bebas digunakan untuk menghadapi krisis atau guncangan ekonomi.
Menurutnya, ukuran ketahanan fiskal yang lebih relevan adalah Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang saat ini berada di kisaran Rp 420 triliun.
Dana tersebut memang disiapkan pemerintah sebagai cadangan untuk menghadapi tekanan besar terhadap APBN, termasuk ketika harga minyak melampaui asumsi yang ditetapkan dalam anggaran.
"Bantalan fiskal yang lebih relevan justru adalah Saldo Anggaran Lebih atau SAL yang nilainya sekitar Rp 420 triliun. Pemerintah sendiri menegaskan bahwa SAL disiapkan sebagai cadangan menghadapi tekanan besar, misalnya ketika harga minyak melonjak jauh di atas asumsi APBN," jelasnya.
Yusuf mengatakan, kondisi fiskal Indonesia saat ini masih relatif aman dalam jangka pendek. Namun, ketahanan fiskal tersebut akan semakin diuji apabila harga minyak dunia bertahan tinggi dan rupiah terus berada dalam tekanan dalam beberapa bulan mendatang.
APBN 2026 disusun dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US$ 70 per barel dan kurs Rp 16.500 per dolar AS.
Jika realisasi harga minyak jauh melampaui asumsi tersebut, sementara nilai tukar rupiah melemah, tekanan terhadap APBN berpotensi meningkat signifikan.
Baca Juga: Harga Minyak Naik, Dipicu Pesimisme Tercapainya Kesepakatan Damai AS-Iran
Sebagai negara yang masih mengimpor minyak, Indonesia menghadapi dampak ganda dari kondisi tersebut. Selain harga energi yang menjadi lebih mahal, biaya impor juga meningkat akibat pelemahan kurs rupiah.
"Karena itu, saya melihat posisi fiskal saat ini masih relatif aman untuk jangka pendek, tetapi belum bisa dikatakan sepenuhnya nyaman apabila tekanan minyak dan kurs bertahan dalam beberapa bulan ke depan. Bantalannya memang tersedia, namun ruang tersebut sedang diuji, bukan dalam kondisi menganggur," kata Yusuf.
Ia mengingatkan bahwa hingga akhir tahun pemerintah perlu mewaspadai pergerakan harga minyak, nilai tukar rupiah, dan dampaknya terhadap defisit anggaran.
Jika harga minyak bertahan di kisaran US$ 90 hingga US$ 100 per barel atau kembali mendekati US$ 115 per barel, beban subsidi dan kompensasi energi diperkirakan akan meningkat.
Di saat yang sama, pelemahan rupiah juga berpotensi memperbesar biaya impor energi sekaligus meningkatkan beban bunga utang pemerintah yang berdenominasi valuta asing.
Baca Juga: Harga Minyak WTI Naik ke US$ 95,26 per Barel, Berpeluang Bertahan di Level Tinggi
"Kombinasi kedua faktor tersebut berpotensi mempersempit ruang fiskal dan mendorong defisit mendekati atau bahkan melampaui batas 3% terhadap PDB yang selama ini menjadi komitmen pemerintah," ungkap Yusuf.
Menurutnya, apabila skenario tersebut terjadi, pemerintah akan dihadapkan pada pilihan yang sulit antara menjaga defisit tetap terkendali atau mempertahankan belanja untuk menopang pertumbuhan ekonomi.
Karena itu, Yusuf menilai perhatian publik seharusnya tidak hanya tertuju pada besarnya kas pemerintah saat ini, melainkan pada seberapa cepat ruang fiskal dapat tergerus apabila harga minyak tetap tinggi, rupiah terus melemah, dan penerimaan negara tidak tumbuh sesuai harapan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
