Reporter: Leni Wandira | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 195 triliun untuk tahun 2027. Dengan tambahan tersebut, total anggaran Kemenhan pada 2027 diusulkan mencapai Rp 334 triliun.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan usulan tambahan anggaran tersebut telah disampaikan melalui Komisi I DPR RI untuk diteruskan kepada Badan Anggaran DPR.
"Kami tadi sudah mengusulkan anggaran tambahan melalui Komisi I DPR RI untuk diteruskan kepada Badan Anggaran agar kami bisa menambah anggaran sebanyak Rp 195 triliun," ujar Sjafrie saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR, Kamis (18/6/2026).
Baca Juga: DPR Pesimistis Usulan Tambahan Anggaran Kemenpar Senilai Rp 1,99 Triliun Disetujui
Sjafrie menjelaskan, berdasarkan surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pagu indikatif Kemenhan untuk tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp 139 triliun.
Nilai tersebut jauh di bawah kebutuhan anggaran yang diajukan Kemenhan. Berdasarkan rencana kebutuhan, anggaran yang dibutuhkan Kemenhan pada 2027 mencapai Rp 667 triliun.
Menurut Sjafrie, kebutuhan tersebut disusun berdasarkan skala prioritas pembangunan pertahanan serta dinamika tugas yang diemban Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
"Yang disetujui berdasarkan surat dari Bappenas dan Kementerian Keuangan hanya Rp 139 triliun, jadi bedanya jauh. Oleh karena itu kita mengusulkan tambahan untuk mendekati kebutuhan maksimal Rp 667 triliun itu," katanya.
Sjafrie mengatakan, tambahan anggaran diperlukan untuk mendukung kesiapan operasional, modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), pembangunan kekuatan pertahanan, serta berbagai program prioritas lainnya.
Ia menilai sektor pertahanan merupakan fondasi penting bagi pembangunan nasional. Menurutnya, sistem pertahanan negara berfungsi sebagai "sabuk pengaman" yang menjaga stabilitas dan keberlangsungan pembangunan.
Baca Juga: Purbaya Bertemu AIIB, Janjikan Pendanaan US$ 17 Miliar ke RI hingga Kantor Jakarta
Pada 2027, Kemenhan memiliki 20 kegiatan prioritas yang terbagi ke dalam enam program utama. Selain menjalankan fungsi pertahanan, TNI juga dituntut mendukung berbagai program pemerintah dan penanganan kondisi darurat di daerah.
"Kita sudah ketahui, bekas akibat dari bencana alam. Jadi sekarang TNI juga sedang menjalankan tugas untuk membangun jembatan dan sebagainya," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan pagu indikatif Kemhan tahun 2027 sebesar Rp 139 triliun lebih rendah dibandingkan anggaran yang telah disetujui untuk tahun 2026 sebesar Rp 187 triliun.
Menurut Utut, setelah mempertimbangkan kebutuhan untuk menjaga akselerasi pembangunan kekuatan TNI dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Komisi I DPR mendukung usulan tambahan anggaran tersebut.
"Tambahan ini tentu bukan Komisi I yang menentukan, tetapi Komisi I menyetujui dan mendukung usulan tambahan itu untuk diteruskan ke Badan Anggaran," kata Utut.
Baca Juga: DJP Cemas Pajak dari MBG dan Koperasi Merah Putih Tak Tertagih Optimal
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













